Pemerintah Kembangkan Layanan INSW

Jakarta, Gontornews— Indonesia National Single Window (INSW) merupakan sistem elektronik untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan kegiatan ekspor dan impor melalui pengintegrasian perizinan ekspor dan impor di antara 15 Kementerian/Lembaga atau 18 unit pengelola Perijinan. INSW mulai beroperasi sejak tahun 2007 sebagai tindak lanjut dari deklarasi Bali Concord Tahun 2003. Saat itu  para Pemimpin Negara-Negara ASEAN berkomitmen untuk membentuk ASEAN Single Window (ASW). Kini INSW telah diterapkan secara mandatory pada 21 Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dan melayani lebih dari 92 persen  total transaksi ekspor dan impor nasional.

Dewan Pengarah INSW mendorong pembentukan Unit Pengelola Layanan INSW di setiap Kementerian/Lembaga yang terintegrasi dengan INSW. Seyogyanya di dalam INSW perlu ada unit tetap yang seragam dan fokus serta tidak tercampur dengan fungsi lainnya. Pembentukan Unit Pengelola Layanan di setiap K/L ini akan menjadi salah satu poin revisi Peraturan Presiden Nomor 76/2014. Demikian kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta Senin (23/5) dalam Rapat Koordinasi tentang INSW.

Pemerintah serius membenahi kegiatan ekspor impor. Ini dibuktikan dengan rencana pengembangan  INSW Generasi – 2. INSW Gen-2 ini akan dilengkapi sejumlah fitur baru seperti Single Submission, Single Risk Management dan Management Dashboard serta INSW Mobile Apps. “Pengembangan INSW Gen-2 ini untuk meningkatkan dan memperluas cakupan layanan sistem INSW sehingga memudahkan pelaku usaha menjalankan kegiatan ekspor impor,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam rilisnya hari kemarin.

Sistem INSW saat ini baru pada pemenuhan kebutuhan otomasi untuk mengintegrasikan proses layanan kepabeanan dengan perijinan yang harus dipenuhi. Sedangkan INSW  Gen-2 akan mengintegrasikan proses bisnis antar-Kementerian/Lembaga, mulai pengurusan perizinan hingga realisasinya (flow of document) serta pengelolaan pergerakan barang (flow of goods). Nantinya, pelaku usaha cukup membuka sistem INSW untuk semua pengurusan proses ekspor dan impor. INSW Gen-2 akan menyediakan data ekspor impor secara real time, sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan/kebijakan maupun untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah.” tambah Darmin selaku Ketua Dewan Pengarah INSW.

Komitmen ini dibutuhkan karena nantinya penerapan INSW Gen-2 akan menghapus  form-form pengajuan perizinan yang selama ini ada di Kementerian/Lembaga. INSW secara otomatis akan mengganti berbagai form itu dengan superset dokumen. “Hal ini membutuhkan penyesuaian berbagai peraturan di tingkat Kementerian/Lembaga,” tegas Darmin.

Menindaklanjuti amanat Paket Kebijakan Ekonomi, INSW saat ini telah menyediakan data realisasi impor untuk kepentingan post audit, khususnya terkait produk yang wajib SNI. INSW juga telah menjalankan amanat untuk mengintegrasikan sistem Inaportnet, menerapkan Indonesia Single Risk Management (ISRM) dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi INSW secara nasional. “Penerapan INSW perlu dilakukan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan kemudahan berusaha yang menjadi kriteria penilaian Ease of Doing Business (EODB), khususnya terkait dengan dokumen ekspor impor dan kepabeanan,” ujar Darmin. [Muhammad Khaerul Muttaqien/DJ]