Tashkent, Gontornews — Relevansi Keputusan Presiden tentang “Persetujuan Program Nasional Pendidikan Hak Asasi Manusia di Republik Uzbekistan” tertanggal 7/2/2023 ialah dengan signifikansi teoretis dan praktis dari masalah yang terkait dengan jaminan hak asasi dan kebebasan manusia di Uzbekistan Baru.
Penggunaan hak-hak dasar dan kebebasan individu oleh negara menjadi jaminan paling jelas bagaimana keadaan dan tingkat perkembangan masyarakat sipil dan hukum di suatu negara.
Slogan Amir Temur (seorang penakluk dan penguasa Islam pada abad ke-14) “Kekuatan ada di dalam keadilan”, yang berdasarkan hukum, tradisi, dan adat istiadat, diterapkan di seluruh wilayah negara yang diciptakan oleh Amir Temur ini. Sekarang, bagi para penerusnya, hal tersebut merupakan kriteria dan ukuran moral-spiritual yang menjadi prioritas.
Uzbekistan, sebagai anggota penuh PBB, menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip kesetaraan, kerja sama, multilateralisme, dan perlindungan sistem politik internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Uzbekistan telah aktif memprakarsai gagasan untuk penyelesaian berbagai konflik secara damai, mencegah bentrokan bersenjata global baru, dan menjalin kerja sama antar negara. Di Republik Uzbekistan, perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai salah satu prioritas interaksi dengan PBB.
Kerja sama Uzbekistan dengan PBB berkembang dengan sangat cepat. Karena itu, Presiden Shavkat Mirziyoyev berbicara pada sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB ke 46 dan sidang Majelis Umum ke-76, di mana diumumkannya inisiatif Uzbekistan di bidang penguatan keamanan internasional dan regional, pengembangan lebih lanjut dalam bidang pendidikan, spiritualitas, ekologi, pariwisata, dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mendefinisikan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan, yang harus ditujukan untuk pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan peningkatan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar.
Hal ini juga berarti kontribusi terhadap kesalingpahaman, toleransi dan persahabatan antara semua bangsa, kelompok ras dan agama, serta berjalan beriringan dengan kegiatan-kegiatan di PBB.
Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut lagi dalam mewujudkan pendidikan di bidang HAM, diadopsilah keputusan kepala negara tertanggal 7 Februari 2023 tersebut di atas.
Secara khusus, dokumen tersebut menjadi persetujuan atas Program Nasional Pendidikan Hak Asasi Manusia di Republik Uzbekistan dan “Roadmap” untuk implementasinya, yang dikembangkan sebagai hasil dari studi komprehensif tentang isu-isu aktual pendidikan HAM, analisis terhadap pengalaman luar negeri yang paling maju, diskusi publik yang luas, konsultasi yang sifatnya internasional dan nasional.
Menurut keputusan tersebut, dilakukan pemantauan rutin, dibuatlah usulan dan rekomendasi ke kementerian dan departemen terkait mengenai implementasi yang berkualitas dan tepat untuk agenda tersebut. Berbagai instruksi diberikan untuk memastikan bahwa informasi terperinci yang berisi indikator spesifik dan hasil yang dicapai dimuat secara berkala di situs website resmi dan media.
Mulai tahun akademik 2023/2024, pendidikan dan pelatihan khusus “Hak Asasi Manusia”, “Hak Perempuan”, dan “Hak Anak” diimplementasikan dalam sistem pendidikan profesi dan pendidikan tinggi. Hingga 1 Juni 2023, akan disusun daftar organisasi profesi dan pendidikan tinggi di mana kursus tersebut akan diterapkan.
Mulai 1 Juni, setiap tahun Pusat Hak Asasi Manusia Nasional Uzbekistan akan mengadakan kompetisi nasional “Pendidikan dan inovasi di bidang hak asasi dan kebebasan manusia”. Kursus dan seminar pelatihan tentang hak-hak penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan migran juga dibuka di organisasi-organisasi yang kegiatannya terkait langsung dengan kategori warga negara ini.
Hingga 1 April, telah diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka mempersiapkan dan menerbitkan serangkaian manual dan brosur, serta meluncurkan platform elektronik tentang pendidikan HAM.
Saat ini di Uzbekistan Habeas Corpus – salah satu prinsip yang berkaitan dengan HAM, sedang diterapkan di Uzbekistan. Perlu dicatat bahwa prinsip-prinsip hukum acara pidana Inggris ini terkait erat dengan kekebalan personal (personal inviolability).
Pada pertemuan dengan anggota Komisi Konstitusi pada 20 Juni tahun lalu, Presiden Shavkat Mirziyoyev mengusulkan untuk merefleksikan Miranda Rules dan prinsip-prinsip Habeas Corpus dalam Undang-Undang Dasar. Tercatat bahwa pada proses penahanan seseorang, hak-haknya dan alasan penahanannya harus dijelaskan dalam Bahasa yang sederhana.
Pasal 27 dari Konstitusi Uzbekistan dalam redaksi baru, tercermin prinsip-prinsip Miranda Rules dan Habeas Corpus, yaitu, “Setiap orang berhak atas kebebasan dan kekebalan personal. Tidak seorang pun dapat ditangkap, ditahan, dipenjarakan, ditawan atau dibatasi kebebasannya kecuali atas dasar hukum. Penangkapan, pemenjaraan dan penawanan hanya diperbolehkan dengan keputusan pengadilan. Tanpa keputusan pengadilan, seorang individu tidak dapat ditahan lebih dari empat puluh delapan jam. Selama penahanan, seorang individu harus dijelaskan hak-hak dan alasan penahanannya dalam bahasa yang dipahami oleh individu tersebut.” [Edithya Miranti]
