Dhaka, Gontornews — Pengungsi Rohingya di Bangladesh meminta Kepala Dewan HAM PBB, Michelle Bachelet, untuk secara aktif melibatkan PBB dalam menciptakan lingkungan kondusif di Myanmar. Secara khusus, permintaan pengungsi Rohingya ini muncul dalam rangka upaya pemulangan kembali para pengungsi ke negara asal mereka di Myanmar.
Michele Bachelet berkenan mengunjungi kamp pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar untuk pertama kalinya pada Selasa 16 Agustus 2022. Dalam kunjungannya, Bachelet berkeliling ke kamp-kamp pengungsian dan mengunjungi kantor lembaga bantuan dan organisasi non pemeritah.
“Kami meminta Bachelet untuk melibatkan PBB sebagai organisasi paling kuat di dunia untuk menciptakan lingkungan damai di Myanmar. Kami (berharap) dapat kembali ke tanah air kami dengan hak kewarganegaraan dan keamanan,” ungkap seorang pemimpin keagamaan etnis Rohingya, Maulana Azim Ullah, kepada Anadolu.
“Sampai repatriasi ini berjalan damai, ia mendesak kami untuk tetap sabar dan tetap menjaga kedamaian di kamp-kamp (pengungsian di) Bangladesh,” tambah Ullah menirukan pernyataan Bachelet soal keterlibatan PBB dalam upaya repatriasi pengungsi Rohingya.
Selain Ullah, Khin Maung, pemimpin pemuda Rohingya, mengatakan mereka tidak puas dengan lambatnya aksi PBB dalam menyelesaikan krisis Rohingya.
“Kami melihat peran PBB hanya berkonsentrasi pada pengambilan informasi, mengeluarkan pernyataan dan memberikan jaminan belaka. Saya (tidak akan) pernah percaya bahwa platform pemimpin dunia yang begitu kuat membutuhkan waktu lama untuk menciptakan lingkungan di Myanmar guna melakukan pemulangan berkelanjutan bagi etnis Rohingya yang tidak memiliki status kewarganegaraan,” kata Maung.
Maung juga menjelaskan insiden pembunuhan yang melibatkan dua pemimpin Rohingya di kamp-kamp pengungsian Rohingya Cox’s Bazar. Ia pun meminta masyarakat internasional dan Bangladesh untuk mengambil langkah dengan memperkuat langkah-langkah pengamanan di kamp pengungsian.
Saat ini, Bangladesh telah menampung lebih dari 1,2 juta warga Rohingya asal Myanmar. Sebagian besar melarikan diri dari tindakan keras militer Myanmar di Rakhine sejak tahun 2017. [Mohamad Deny Irawan]
