Damaskus, Gontornews — Badan kesehatan dunia, WHO, mengatakan Presiden Suriah Bashar Assad menyetujui pembukaan wilayah perbatasan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke warga Suriah yang terdampak gempa Turki. Persetujuan ini menjadi penting karena wilayah tersebut dikuasai oleh kelompok pemberontak.
Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ahad (12/02/2023), melakukan pertemuan dengan Presiden Bashar Assad untuk membahas respons pascagempa dahsyat yang menewaskan lebih dari 33.000 warga di Suriah dan Turki.
Kekhawatiran semakin tinggi tentang cara agar penyaluran bantuan dapat menjangkau ke seluruh wilayah Suriah.
“Krisis konflik yang semakin parah, Covid-19, kolera, penurunan ekonomi dan, sekarang, gempa bumi telah memakan korban yang tidak terkira,” kata Tedros saat mengunjungi Aleppo yang hancur.
“(Bashar Assad) menunggu (tim kami) untuk bergerak melintasi garis ke barat laut yang dampaknya bahkan lebih buruk,” sambungnya sebagaimana dilansir Arab News.
Situasi di perbatasan semakin mengerikan karena kendaraan pengangkut bantuan tidak bisa masuk wilayah pemberontak tanpa otorisasi Damaskus. Bahkan, jalur perbatasan yang terbuka untuk penyaluran bantuan juga mengalai gangguan operasional akibat gempa.
“Sore ini, saya bertemu dengan Presiden Assad, yang mengindikasikan pihaknya terbuka untuk mempertimbangkan titik akses lintas batas tambahan untuk keadaan darurat ini,” jelas Tedros.
Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2014 membuat mekanisme lintas batas yang memungkinkan penyaluran bantuan kemanusiaan ke wilayah Suriah masuk melalui jalur perbatasan Turki. Kesepakatan ini lantas mendapatkan pertentangan dari pemerintah Suriah dan Rusia yang menganggap hal tersebut merupakan pelanggaran kedaulatan. Rusia dan Cina, selanjutnya, mengurangi jalur penyeberangan dari empat menjadi satu titik saja.
“Yang kami butuhkan (pembukaan) akses secara besar-besaran,” kata Kepala kedaruratan WHO, Mike Ryan.
“Kami membutuhkan akses lintas batas dan itu perlu peningkatan,” tutupnya. [Mohamad Deny Irawan]
