Bandung, Gontornews ,-– Ketua umum PP Persis, KH Jeje Zaenuddin, meminta masyarakat untuk mewaspadai dampak dari pembubaran ormas islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurutnya, ada 3 dampak dari pembubaran HTI.
Pertama, munculnya perlawanan penolakan dari internal HTI sendiri dan dari ormas dan elemen masyarakat muslim meski berbeda pandangan dengan HTI. Hal itu tentu akan menambah berat beban pekerjaan rezim Presiden Jokowi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan domestik karena semakin kuat dicitrakan anti Islam dan pro komunis .
Kedua, pemerintah dalam hal ini harus mewaspadai kemungkinan meluasnya ketegangan dan konflik horizontal di akar rumput. Jeje menilai kelompok masyarakat yang anti HTI semakin agresif menghalangi, membubarkan dan menyerang HTI karena seakan mendapat legitimasi dari rencana pembubaran HTI.
“Belum diumumkan akan dibubarkan saja sudah demikian gencar diserang, apalagi jika resmi dibubarkan,” kata KH Jeje Zaenuddin sebagaimana dilansir persis.or.id, Rabu (10/5).
“Pro kontra pembubaran HTI bisa jadi meluas. Jika ini yang terjadi makan konflik horizontal antar umat Islam benar benar terjadi sebagaimana yang didesain oleh musuh musuh Islam dan musuh musuh NKRI dari dalam maupun luar negeri,” tambahnya.
Ketiga, rencana pembubaran HTI bisa diinterpretasi sebagai wujud nyata upaya pembungkaman gerakan Islam yang kritis terhadap rezim. Ini adalah testcase dan langkah awal untuk mengancam gerakan islam lainnya yang dianggap anti rezim seperti FPI, MMI, JAT, dan yang lainnya.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Koordinator politik, Hukum dan Hak Asasi manusia (Menkopolhukam), Wiranto, membubarkan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia, Senin (8/5). Pemerintah menilai HTI sebagai organisasi yang bertentangan dengan Pancasila.
Pemerintah berpendapat bahwa HTI, sebagai organisasi yang memiliki badan Hukum di Kemenkumham telah melanggar UU No 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dan akan segera ditindaklanjuti proses hukumnya. [Mohamad Deny Irawan]
