Jakarta, Gontornews — Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Republik Indonesia Nadiem Makariem bertandang ke gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta dan disambut baik oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Senin (1/11/ 2021). Mu’ti menjelaskan pertemuan tersebut hanya silaturahmi biasa. “Mas Mendikbud ristek silaturrahim ke PP. Muhammadiyah tadi pagi (1/11). Berbagi pemikiran tentang rancang bangun pendidikan nasional,” tulis @Abe_Mukti.
Dilansir situs resmi Muhammadiyah, dalam pertemuan yang dilakukan secara terbatas itu Mu’ti dan Nadiem membahas lima hal yang bisa diupayakan untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia di tengah tantangan modernisme dan globalisasi. Lima hal tersebut adalah masalah yang berkaitan dengan aspek ketuhanan, agama, partisipasi masyarakat, bahasa, dan budaya dalam kebijakan pendidikan nasional.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Abdul Mu’ti mengatakan ada beberapa yang secara prinsip perlu dan memang harus dipertahankan. Misalnya iman, takwa dan kebudayaan nasional yang tidak perlu diubah-ubah. “Kalau mau dijabarkan di peraturan pemerintahnya saja,” kata Mu’ti.
Agar upaya mencerdaskan bangsa mengalami percepatan, Abdul Mu’ti berpesan agar partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan diatur secara sinergis. Karena sekuat apapun anggaran negara dengan Indonesia yang sebesar ini (pemerintah) tidak akan mampu (sendirian). Apalagi secara historis, di Nusantara ini fasilitas pendidikan lebih dahulu diadakan oleh masyarakat sebelum pemerintah.
Terkait afirmasi negara terhadap pelestarian budaya, terutama bahasa daerah yang kini mulai banyak punah juga dibahas Abdul Mu’ti dan Mendikbud-Ristek dalam pertemuan tersebut. Menurut Mu’ti, pendidikan berorientasi pasar itu penting tapi afirmasi terhadap pelestarian budaya oleh pemerintah itu harus. Misalnya, budaya Batak, kalau sekarang dibuka jurusan bahasa Batak maka tidak ada yang masuk, tapi kalau dibiarkan mengikuti pasar maka dia bisa punah.
Afirmasi di Pendidikan Tinggi bisa diberikan misalnya lewat subsidi terhadap fakultas dengan pemberian beasiswa. Sedangkan di pendidikan dasar, kata Mu’ti penting ada kurikulum yang menjamin pengenalan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di samping pengenalan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. “Budaya itu kan yang membentuk Indonesia. Menurut saya harus ada afirmasi dari negara,” ucapnya.
Terakhir, Mu’ti juga mengusulkan agar kurikulum pendidikan memfasilitasi aktualisasi dan integrasi sumber daya alam beserta kultur lokal di berbagai daerah dengan kultur pesisir atau pegunungan sehingga potensi itu mampu dikelola menjadi produk ekonomi yang memajukan. “Perlu ada penguatan di Undang-Undang supaya mendekatkan ke potensi alam dan ekonomi lokal, anak-anak modern dalam teknologi tapi tidak tercerabut dari budaya,” tutupnya.
