Jakarta, Gontornews — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr HM Hidayat Nur Wahid MA mengingatkan agar Rapat Darurat Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang dihadiri oleh para Menteri Luar Negeri untuk mengkritisi langkah Israel yang akan ‘mencaplok’ Tepi Barat, Palestina, akan menghadirkan bukan hanya kecaman, melainkan keputusan dan kesepakatan untuk segera melakukan tindakan yang lebih operasional untuk dapat menghentikannya. Langkah ini penting agar dapat menyelamatkan Tepi Barat, Palestina, dan Masjid al-Aqsha dari penguasaan ilegal Israel.
“Rapat darurat tingkat Menteri OKI ini sangat penting karena semakin gentingnya situasi yang mengancam, bukan lagi hanya di Jalur Gaza, tetapi wilayah Palestina lainnya, yakni Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Dan yang lebih penting lagi agar KTT ini menghasilkan keputusan operasional bersama, serta tidak berhenti pada pernyataan verbal berupa kecaman atau penolakan yang sudah sering disampaikan, tapi terbukti tidak didengar Israel, bahkan Israel makin brutal menyerang Gaza, menguasai Tepi Barat dan Masjid al-Aqsha,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Menurut HNW, sapaan akrabnya, saking gentingnya kondisi saat ini, sebaiknya pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ini, bisa segera ditingkatkan kepada pertemuan KTT antarkepala negara anggota OKI, agar bisa menghasilkan keputusan yang lebih strategis dan lebih kongkret. “Untuk pembahasan awal memang lebih tepat dilakukan oleh para Menlu, tetapi agar dapat keputusan yang lebih strategis dan juga kongkret untuk selamatkan Tepi Barat sebagai langkah nyata selamatkan Palestina, sangat penting apabila keputusan KTT tingkat Menlu itu ditindaklanjuti dengan KTT tingkat Kepala Negara OKI,” ujarnya.
Apalagi, para kepala negara dari beberapa anggota OKI juga tergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. “Perlu adanya langkah bersama untuk membahas peran maksimal kepala negara anggota OKI tersebut di Dewan Perdamaian. Termasuk, mempertimbangkan memboikot Dewan tersebut apabila memang tidak berjalan efektif memperjuangkan Palestina dengan dihentikannya perang, dihadirkannya perdamaian dan dimerdekakannya Palestina sekalipun dalam skema two state solution. Karena terbukti, alih-alih Israel menghentikan perang dan menghadirkan perdamaian, Israel malah memperluas medan perang dengan menyerang Tepi Barat dan membuat Keputusan dan aksi militer untuk mencaplok Tepi Barat,” ujarnya.
HNW menambahkan langkah koreksi operasional yang lebih kongkret dari KTT OKI perlu diputuskan bersama, karena sudah tiga kali pernyataan keras disampaikan secara bersama oleh belasan menteri luar negeri anggota OKI terkait situasi di Jalur Gaza dan Tepi Barat, tetapi pernyataan bersama tersebut tidak digubris oleh AS dan Israel, terbukti dengan terus berlanjutnya tindakan Israel terhadap Gaza dan Tepi Barat.
“Bahkan, persoalan semakin genting dengan adanya pernyataan terbuka Dubes AS untuk Israel dengan melakukan ekspansi dan kolonialisasi hingga sungai Nil dan Eufrat, sehingga mengancam kedaulatan beberapa negara anggota OKI, seperti Mesir, Arab Saudi, Kuwait, Irak, Suria, Yordan, dan Lebanon. Yang lagi-lagi sekalipun ditolak keras oleh para Meteri Luar Negeri OKI, tapi tidak ada koreksi ataupun klarifikasi oleh Trump. Tidak ada pernyataan yang mengutuk oleh Trump, apalagi menghentikan perang dan menghadirkan perdamaian. Bahkan, dalam kondisi seperti ini, untuk pertama kali dalam sejarah, Pemerintah AS malah membuka konsulatnya di Efrat, sebelah selatan Bethlehem, wilayah pendudukan ilegal Israel, yang diindikasikan sebagai legalisasi atas langkah pencaplokan Israel atas kawasan Tepi Barat,” ujarnya.
HNW berharap agar Rapat Darurat dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI ini bentul-betul dapat memenuhi harapan umat untuk keselamatan kedaulatan negara-negara anggota OKI, dimulai dengan penyelamatan Palestina agar selamat jugalah negara-negara tetangga Palestina yang akan mendapatkan dampak buruk dari adanya proyek Israel Raya.
“OKI perlu menguatkan solidaritas dan kerjasama yang nyata, baik di bidang ekonomi, politik, maupun militer dengan membentuk aliansi pertahanan bersama di antara negara-negara anggota OKI. Dan ini juga momentum untuk membahas bersama peran krusial negara-negara anggota OKI di Dewan Perdamaian, termasuk terkait efektivitas keberadaan anggota OKI di dewan tersebut dalam menghentikan genosida, memasukkan bantuan kemanusiaan, menghadirkan perdamaian dan membangun kembali Gaza dan Palestina yang merdeka, sekalipun dengan skema Solusi Dua Negara,” jelasnya.
“Bila ternyata hasil pembahasan bersama menunjukkan tidak ada efektivitas keberadaan di Dewan Perdamaian karena Israel masih terus mengulangi pelanggaran yang sama sekali tidak dihentikan oleh Presiden Trump, maka sudah saatnya negara-negara OKI itu melakukan tindakan nyata agar keberadaan mereka di Dewan Perdamaian tidak malah ditunggangi oleh kepentingan kolonialisme Israel dan dijadikan legitimasi Israel atas tindakan pendudukan yang melebar dari Gaza ke Tepi Barat, Yerusalem Timur (tempat Masjid al Aqsha), hingga keluar membentuk Israel Raya. Bila demikian halnya, sudah sewajarnya bila opsi keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian tersebut bisa dipertimbangkan untuk dilaksanakan,” pungkasnya. []
