Tunis, Gontornews — Pada hari Jumat (17/12), ratusan orang berunjuk rasa di Tunis, mendukung dan menentang Presiden Tunisia Kais Saied pada peringatan kesebelas dimulainya sebuah revolusi yang memicu pemberontakan Musim Semi Arab.
Saied pada Juli tahun ini memecat pemerintah, membekukan parlemen dan merebut kekuasaan yang luas jangkauannya.
Anggota parlemen dan lawannya yang terinspirasi Islam, Ennahdha, menentang keras langkah tersebut, tetapi banyak warga Tunisia yang bosan dengan sistem yang dianggap korup dan tidak efektif telah menyambut dan mendukungnya.
Beberapa ratus pengunjuk rasa anti-Saied berkumpul di dekat pusat kota pada hari Jumat, berteriak, “rakyat ingin kudeta jatuh,” mengacu pada perebutan kekuasaan oleh Saied.
Beberapa demonstran memegang simbul-simbul mendukung konstitusi negara Afrika Utara tahun 2014, yang Saied katakan awal pekan ini bahwa dia ingin merevisi dan mengadakan referendum baru.
Beberapa ratus meter di sepanjang Habib Bourguiba Avenue — pusat demonstrasi lebih dari satu dekade lalu — dan melewati ratusan petugas polisi dan penghalang logam, sejumlah kecil pendukung Saied berkumpul saat pengeras suara meneriakkan lagu kebangsaan.
“Kami bersama Anda sampai akhir dalam perang melawan korupsi,” demikian bunyi spanduk bergambar Saied dan bendera Tunisia dirilis Arabnews.com.
Pada 17 Desember 2010, pedagang kaki lima Mohammed Bouazizi membakar dirinya di kota terpinggirkan Sidi Bouzid, memicu pemberontakan empat pekan yang memaksa lengser diktator Zine El Abidine Ben Ali dari kekuasaan dan memicu serangkaian pemberontakan di negara-negara Arab lainnya.
Saied awal bulan ini memindahkan peringatan resmi revolusi dari 14 Januari – tanggal Ben Ali melarikan diri ke pengasingan – ke 17 Desember.
Pada hari Senin, mantan dosen hukum tata negara itu memperpanjang penangguhan parlemen, yang didominasi Ennahdha, hingga pemilihan baru pada Desember tahun depan.
Dia juga mengumumkan konsultasi publik nasional untuk menyusun konstitusi baru, dengan referendum yang ditetapkan pada 25 Juli.
Presiden menilai revolusi telah ‘dibajak’ oleh politisi yang dicap korup dan telah berulang kali menyuarakan keinginannya untuk mengubah konstitusi 2014, yang telah membawa sistem hibrid parlementer-presidensial.
Konstitusi dinilai sebagai kompromi bersejarah antara Ennahdha dan lawan sekulernya.[]
