Stockholm, Gontornews — Pemerintah Swedia, Selasa (29/11/2022), berupaya untuk menutup lebih banyak sekolah milik komunitas Muslim secara nasional. Kebijakan diskriminatif ini muncul setelah pemerintah memperkenalkan undang-undang yang melarang pendidikan sekolah agama independen di Swedia awal tahun ini.
Dengan aturan tersebut, pemerintah bermaksud untuk mencegah perkembangan sekolah keagamaan independen dalam hal penambahan jumlah siswa atau membuka cabang baru mulai tahun 2024 mendatang.
Sejumlah organisasi, peneliti dan pengelola sekolah Islam mengecam aturan tersebut dengan dalih keputusan itu berpotensi menutup eksistensi sekolah Islam. Alih-alih menitikberatkan pada hasil akademik yang buruk atau kurangnya pengajaran, mereka menganggap pemerintah Swedia bersikap anti Islam secara politik.
Kepala sekolah Islam independen Framstegsskolan di Stockholm, Mohamed Amin Kharraki, menjelaskan bahwa aturan tersebut membuat 20 sekolah yang berada di bawahnya berpotensi ditutup oleh pemerintah.
Mei lalu, inspektorat sekolah negara telah mengumumkan penutupan sekolah Islam Framstegsskolan. Pihak sekolah berhasil memenangkan persidangan tersebut seraya berharap aturan tersebut tidak berlaku lagi.
Keputusan inspektorat untuk menutup sekolah Framstegsskolan berdasar pada laporan pelayanan keamanan Swedia (Säkerhetspolisen/SAPO) yang menilai sekolah tersebut berkaitan dengan kelompok Ikhwanul Muslimin. Profesor sosiologi agama Emin Poljarevic membantah hal tersebut.
“Jika saya tidak memiliki latar belakang penelitian serta mempelajari dan meneliti Ikhwanul Muslimin, saya akan takut pada kegelapan. Pada dasarnya saya takut pada semua pemimpin muslim Swedia,” kata Poljarevic sebagaimana dilansir Daily Sabah.
“Hal ini semakin menunjukkan bahwa kita memiliki iklim sosial di mana komunitas muslim mengalami eksotifikasi dan penuh rasa curiga. Sayang sekali SAPO telah jatuh ke dalam lubang tersebut,” sambung dosen teologi dan filsafat Islam di Uppsala University.
Kharraki menambahkan bahwa SAPO tidak menyebabkan tuduhan tersebut kepada dua lembaga itu dalam laporannya. Sebaliknya, SAPO merujuk pada sumber rahasia. “Sangat sulit bagi Anda, sebagai pihak tertuduh, untuk membela diri karena itu bukan hal yang terjadi. itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi,” kata Kharraki.
Kharraki bahkan menyebut inspektoran tidak pernah mengunjungi Framstegsskolan untuk mengamati dugaan radikalisasi dan mempertanyakan laporan SAPO. [Mohamad Deny Irawan]
