Jakarta, Gontornews — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut mengomentari pertemuan International Monetery Fund (IMF)-World Bank Annual Meeting yang diselenggarakan di Bali, Oktober 2018. SBY berharap pertemuan tingkat internasional itu bisa mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.
“Pertemuan ini bisa berikan manfaat & peluang bg Indonesia (anggota G-20), langsung-tak langsung, jangka pendek & jangka panjang,” ujarnya lewat akun Twitter @SBYudhoyono dikutip CNN Senin (8/10).
Lepas dari itu, SBY menyoroti bahwa saat ini ekonomi Indonesia tengah menghadapi tekanan fiskal dan dihadapkan bencana di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Atas dasar itu, Ketua Umum Partai Demokrat itu berharap pertemuan tersebut harus memiliki agenda yang tepat, dikelola dengan baik dan benar-benar sukses, sehingga rakyat bisa merasakan manfaatnya.
SBY lantas menyoroti saat ini ada pihak yang menentang atau kontra dan adapula yang mendukung atau pro terhadap pertemuan tersebut.
“Demokrasi memang begitu. Yang penting jangan hitam-putih,” tulisnya.
Pihak yang menentang, kata SBY, menganggap pertemuan ‘besar-besaran’ itu tidak tepat dilaksanakan ketika Indonesia tengah alami bencana. “Tidak berempati,” ungkapnya.
Sementara pihak yang kontra, kata SBY, menganggap biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pertemuan yang berlangsung selama seminggu itu terlalu besar dan dianggap sebagai pemborosan.
“Apalagi saat ini ekonomi Indonesia tengah hadapi tekanan fiskal,” tambahnya.
Menurut hemat SBY, jika dikaitkan dengan bencana, persiapan dan perencanaan pertemuan IMF yang sudah matang tak memungkinkan untuk tak bisa ditunda lagi.
Jika itu yang menjadi alasannya, SBY menilai pertemuan itu bisa menjadi wahana dan forum solidaritas, termasuk penggalangan dana atau fundraising untuk membantu rakyat yang terkena bencana. Namun SBY juga berpendapat pertemuan itu bisa dibatalkan atau dikurangi.
“Acara yg dinilai tak sensitif terhadap suasana duka (bencana), bisa dibatalkan atau dikurangi. Hal begitu biasa dlm perhelatan internasional,” tegasnya.
SBY berharap pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla memberikan penjelasan secara gamblang dan transparan terhadap kritik yang menilai biaya perhelatan tersebut kelewat besar.
“Biar tak jadi fitnah & “hoax”, DPR RI bisa minta penjelasan kpd pemerintah & BPK juga bisa lakukan audit apakah terjadi pemborosan,” tuturnya.[DJ]
