Serangan di Pangkalan Militer Mali, 20 Tewas

Bamako, Gontornews — Setidaknya 20 tentara Mali tewas dalam serangan bersenjata, kata politisi lokal dan seorang pejabat militer, dalam kekerasan terbaru di negara Afrika Barat itu.

Aljazeera merilis, pejuang menyerang sebuah pangkalan militer di kota Bamba dini hari Senin (6/4) pagi, menurut seorang pejabat pemerintah setempat, yang menyebut para penyerang “teroris”.

Pejabat lokal lain menjelaskan bahwa para pejuang tiba dengan sepeda motor dan mobil.

“Investigasi masih berlangsung di lapangan. Jumlah korban tewas bisa lebih dari 20 orang,” kata pejabat itu kepada kantor berita AFP.

Mali telah berjuang untuk mengatasi pemberontakan bersenjata yang pertama kali pecah di bagian utara negeri itu pada 2012, dan yang telah menyebar ke pusat negara itu dan ke negara tetangga Burkina Faso dan Niger.

Ribuan tentara dan warga sipil Mali telah tewas dalam konflik hingga saat ini, meskipun ada ribuan tentara Prancis dan PBB di negara itu.

Tidak jelas siapa yang melakukan serangan hari Senin itu.

Seorang warga Bamba yang tak mau disebutkan namanya mengatakan kepada AFP, orang-orang bersenjata telah mengendarai sepeda motor di sekitar desa-desa terdekat sejak Ahad, sebelum berkumpul untuk melakukan serangan fajar.

“Kami melihat 23 mayat di tempat,” kata penduduk Bamba. Ia menambahkan, para pejuang telah menghancurkan kamp dan mencuri peralatan.

“Tidak ada warga sipil yang terluka, ini adalah operasi melawan kamp,” tambah warga.

Seorang pejabat militer yang ditempatkan di Mali utara mengonfirmasi ada serangan di Bamba, dan ada korban di kedua belah pihak. Namun, tentara tidak mengetahui korban di pihak musuh karena para penyerang membawa rekannya yang menjadi korban ketika mereka meninggalkan daerah itu.

Seorang pejabat militer lainnya mengatakan kepada AFP bahwa bala bantuan telah dikirim ke daerah itu.

Serangan itu terjadi meskipun ada upaya untuk menghidupkan kembali kehidupan politik negara itu dengan harapan akan menghentikan pertumpahan darah.

Mantan koloni Prancis itu berani menghadapi ancaman kekerasan dan infeksi coronavirus untuk melangsungkan pemilihan parlemen yang tertunda pada 29 Maret.

Harapannya adalah bahwa Majelis Nasional yang baru akan melaksanakan reformasi dari perjanjian damai 2015 yang diperantarai antara pemerintah di Bamako dan beberapa kelompok bersenjata.

Pakta itu juga mengatur desentralisasi pemerintahan, yang menjadi tuntutan beberapa kelompok pemberontak.

Sejalan dengan upaya-upaya ini, pemerintah di Bamako juga mengatakan siap untuk mengadakan pembicaraan dengan kelompok-kelompok bersenjata.

Kelompok-kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Al-Qaeda telah mengindikasikan bahwa mereka siap untuk bernegosiasi dengan pemerintah, tetapi hanya jika pasukan Prancis dan PBB menarik diri dari Mali. []