Male, Gontornews — Pasukan keamanan Maladewa telah menutup parlemen negara tersebut dan menahan dua anggota parlemen oposisi di tengah krisis yang makin meruncing terkait penolakan Presiden Abdulla Yameen untuk membebaskan politisi yang dipenjara.
Tentara dengan peralatan antihuru-hara mengepung gedung parlemen di Male pada hari Ahad segera setelah pihak oposisi mengajukan petisi kepada parlemen untuk menyingkirkan jaksa agung dan jaksa utama negara itu.
Ibrahim Mohamed Solih, pemimpin oposisi parlementer, menuduh kedua jaksa itu melanggar undang-undang karena gagal bertindak atas keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan “terorisme” terhadap sembilan pembangkang, termasuk mantan presiden yang diasingkan Mohamed Nasheed.
Putusan pengadilan tertinggi itu telah membuat Maladewa jatuh ke dalam kekacauan politik dan menjadi pukulan besar bagi Yameen, yang dituduh melakukan korupsi, pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia.
Namun, dia membantah tuduhan tersebut.
Putusan tersebut juga membuat oposisi menjadi mayoritas di parlemen beranggotakan 85 orang itu karena 12 anggota parlemen yang telah kehilangan jabatan mereka tahun lalu dikembalikan posisinya.
Namun dua dari 12 orang ditangkap di bandara pada hari Ahad, tak lama setelah mereka kembali ke Maladewa setelah berbulan-bulan diasingkan.
Abdulla Sinan dan Ilham Ahmed ditahan atas tuduhan penyuapan, kata seorang jurubicara polisi kepada Aljazeera.
Dalam sebuah pernyataan, Solih mengutuk penangkapan mereka. “Kami meminta polisi segera membebaskan anggota parlemen, dan berhenti mengikuti perintah melanggar hukum, untuk menghentikan menghalangi mandat sah anggota parlemen,” katanya.
“Untuk mempertahankan kekuasaannya, Presiden Yameen telah secara ilegal menguasai negara: Jaksa Agungnya secara ilegal mengambil alih kekuasaan Mahkamah Agung, sementara militer telah menguasai dewan legislatif,” tambahnya.
Mosi untuk menyingkirkan Jaksa Agung Mohamed Anil datang beberapa jam setelah dia menuduh Mahkamah Agung mencoba untuk mencemarkan nama presiden.
“Saya telah menginformasikan semua petugas penegak hukum bahwa mereka tidak boleh mematuhi perintah ilegal semacam itu,” katanya dalam sebuah tayangan di televisi yang diapit oleh kepala tentara dan polisi.
Ahmed Shiyam, kepala angkatan darat, mengatakan bahwa pasukan keamanan akan mengikuti saran Anil dan “tidak akan menunggu dan menyaksikan krisis Maladewa terus berlanjut”.
Kemudian, dalam sebuah upacara yang disiarkan langsung oleh TV pemerintah, Shiyam memimpin tentara dan polisi untuk mengucapkan sumpah mereka di markas militer di Male.
Sementara itu, pejabat yang mengepalai sekretariat parlemen juga telah mengundurkan diri. “Saya telah mengundurkan diri,” kata Ahmed Mohamed kepada Aljazeera pada hari Ahad, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Kepala keamanan penjara utama Maladewa dan komisi pemilihan umum juga mengundurkan diri dalam beberapa hari ini.
Setelah keputusan tersebut, Ketua Abdulla Maseeh, seorang sekutu Yameen, membatalkan pembukaan parlemen, yang dijadwalkan pada 5 Februari. Dalam pesan teks kepada anggota parlemen, dia menyebutkan alasan “keamanan” sebagai penyebab pembatalan itu.
Nasheed, yang berbicara dengan sebuah saluran televisi swasta dari negara tetangga, Sri Lanka, pada hari Ahad, menyerukan demonstrasi dan mendesak anggota pasukan keamanan untuk menangkap jaksa agung serta pemimpin tentara dan polisi.
“Pernyataan Anil sama saja dengan sebuah kudeta,” kata mantan presiden itu dalam postingan di Twitter.
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan beberapa pemerintah asing termasuk India, AS dan Inggris, telah mendesak Yameen untuk mematuhi keputusan Mahkamah Agung yang terbaru. [Rusdiono Mukri]
