Jakarta, Gontornews – Penetapan program Tol Laut oleh Presiden Joko Widodo bukan merupakan program wacana belaka. Tol Laut ini terbukti dapat menurunkan disparitas harga logistik di Indonesia bagian timur. Demikian terungkap dalam Rapat Koordinasi Kemenko Maritim dan Sumber Daya.
Dalam forum yang dihadiri Menko Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Dirut PT Pelni serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya di Kantor Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Senin (30/05), terungkap  bahwa penurunan harga-harga kebutuhan pokok di Kota Namlea, Kabupaten Buru, beberapa komoditas sudah cukup baik, Bisa turun sampai 30 % sampai 40%, jelas Deputi III Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Ridwan Djamaludin.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan dukungan anggaran sudah cukup maksimal dan utamanya ada di Kementerian Perhubungan, khususnya Ditjen Perhubungan Laut dan Darat. Untuk Perhubungan Laut ada anggaran untuk Angkutan Laut perintis baik penumpang maupun barang sebesar 1,16 triliun yang rinciannya adalah untuk angkutan barang 220 milyar, angkutan ternak 8 miliar, dan penumpang khususnya untuk wilayah Indonesia Bagian Timur sebesar Rp.937 miliar.
Selanjutnya, anggaran untuk sarana Fasilitas Pelabuhan (Faspel), sebesar Rp.2.089 miliar, Anggaran untuk pengerukan alur pelayaran, sebesar Rp.761 miliar. Anggaran untuk pembangunan/rehab Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dan Sistem telekomunikasi pelayaran, sebesar Rp.527 miliar dan Pembangunan berbagai jenis kapal (kontrak tahun jamak) sebesar Rp.4.651 miliar.
Pada Kesimpulan Rakor tersebut Menko Rizal Ramli menggaris bawahi beberapa point penting yakni pelaksanaan Program Tol Laut sudah dalam jalur yang tepat, namun masyarakat belum percaya dan perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah. Program ini sudah dimulai beberapa langkah serta ada dampak yang baik yaitu penurunan harga kebutuhan pokok di beberapa daerah karena ada subsidi untuk menciptakan pelayaran reguler (reguler shipping).
Menko meminta agar Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan PT Â Pelni agar melakukan kajian mendalam terhadap trend Program Tol Laut di masa mendatang terutama terkait jenis dan ukuran kapal yang akan digunakan pada jalur tol laut ini. Arus balik agar didorong oleh kementerian/lembaga tekhnis dengan mengumumkan jadwal kapal yang siap mengangkut barang-barang kebutuhan masyarakat. Kementerian Perdagangan diminta untuk mengumpulkan dan mengadakan pertemuan dengan para pedagang besar agar memanfaatkan penggunaan regular shipping yang sudah ada.
Adapun guna memperkuat program tol laut ini dan berdampak serta bermanfaat langsung bagi masyarakat Indonesia Timur yang menetap di wilayah pegunungan dan dataran tinggi, Menko Maritim menugaskan secara khusus kepada Deputi III Kemenko Maritim dan Sumber Daya untuk merintis program “Jembatan Logistik Udara†guna mengurangi disparitas harga yang lebih efekif di wilayah Indonesia Timur dengan menggunakan pesawat udara.[Dedi Junaedi]
