Tragedi Muslim Uighur: Kongres AS Setujui Sanksi terhadap Cina

Washington, Gontornews — Kongres AS telah menyetujui undang-undang yang menyerukan sanksi kepada pejabat Cina yang dianggap bertanggung jawab atas penindasan Muslim Uighur. RUU tersebut lalu diserahkan Gedung Putih untuk mendapat persetujuan Presiden Donald Trump. Trump bisa memveto atau menandatangani undang-undang itu.

Aljazeera.com merilis, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Uighur disahkan melalui pemungutan suara 413-1 pada hari Rabu (27/5) dan terjadi beberapa jam setelah Menteri Luar Negeri Mike Pomp memberi tahu Kongres bahwa pemerintah tidak lagi menganggap Hong Kong otonom dari Cina.

RUU itu menyerukan sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penindasan warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya di Provinsi Xinjiang, Cina. PBB memperkirakan lebih dari satu juta Muslim telah ditahan di kamp-kamp kosentrasi.

RUU menilai, Sekretaris Partai Komunis di kawasan itu, Chen Quanguo, anggota Politbiro Cina, bertanggung jawab atas “pelanggaran berat hak asasi manusia” di Xinjiang.

“Tindakan biadab Beijing yang menargetkan orang-orang Uighur adalah kemarahan terhadap hati nurani kolektif dunia,” kata Nancy Pelosi, anggota Kongres dari Demokrat.

Sementara itu Michael McCaul dari Partai Republik menyebutkan, tragedi Muslim Uighur merupakan “genosida budaya yang disponsori negara”.

“Beijing berupaya untuk sepenuhnya menghapuskan seluruh budaya (di Xinjiang) hanya karena tidak sesuai dengan apa yang oleh Partai Komunis Cina dianggap sebagai ‘Cina’,” kata McCaul.

“Kita tidak bisa duduk diam dan membiarkan ini berlanjut,” tandasnya.

Dukungan yang hampir bulat terhadap RUU di Kongres/Senat memberi tekanan pada Trump untuk menjatuhkan sanksi terhadap Cina.

Para anggota Kongres dari Partai Republik berharap Trump akan menandatangani RUU tersebut.

Hubungan antara Trump dan Pemerintah Cina menjadi semakin tegang dalam beberapa pekan terakhir karena Trump menyalahkan Cina atas terjadinya pandemi coronavirus. []