Istanbul, Gontornews — Turki telah mengumumkan akan membuka sekolah kejuruan perawatan kesehatan dan fakultas kedokteran di Kota Cobanbey (Al-Ra’i) Suriah dekat perbatasan Turki.
Keputusan mengejutkan tersebut dipublikasikan di Lembaran Resmi Turki pada Jumat malam.
Cobanbey yang terletak di Aleppo, Suriah utara, merupakan kota yang didominasi oleh Turkmenistan di bawah kendali oposisi Suriah. Sekolah kedokteran akan didirikan di bawah naungan Universitas Ilmu Kesehatan Turki.
Sejumlah pakar menganggap tindakan seperti itu sebagai dorongan untuk membangun infrastruktur sosial yang rusak di kawasan itu. Namun pakar yang lain mengatakan, Turki mungkin menghadapi tuduhan campur tangan asing dari Suriah karena melanggar kedaulatan teritorialnya.
Sejak 2018, Turki telah membangun rumah sakit dan sekolah kedokteran di Suriah, termasuk di Afrin, Al-Bab dan Idlib, untuk mendorong kembalinya pengungsi Suriah. Lira Turki juga digunakan di Distrik Cobanbey dan Al-Bab.
Sebuah universitas juga didirikan di Al-Bab oleh Universitas Harran Turki untuk menyediakan pendidikan dalam tiga Bahasa: Turki, Arab, dan Inggris.
Yayasan Diyanet Turki membuka sekolah dasar untuk 1.100 siswa di provinsi barat laut Suriah, Idlib pada November 2020.
Kementerian Kesehatan Turki telah menyelesaikan tiga rumah sakit di Al-Bab, Marea dan Cobanbey dengan total kapasitas tempat tidur 475.
Dengan “jejak kaki” seperti itu di wilayah Suriah, Turki berharap dapat membujuk jutaan pengungsi di Turki untuk kembali ke Suriah, tetapi sejauh ini tidak berhasil.
Menurut analis Timur Tengah Universitas Oxford, Samuel Ramani, infrastruktur Turki dan proyek bantuan kemanusiaan harus mendapat dukungan dari Suriah di daerah yang dikuasai pemberontak karena bantuan kemanusiaan melalui organisasi internasional seperti PBB bias berpihak pada rezim Assad dan Rusia.
“Tapi, pemerintah Suriah akan menolak intervensi kemanusiaan Turki dan mengklaim itu sebagai pelanggaran kedaulatan, dan Turki akan menghadapi gesekan dari Rusia dan Iran terkait masalah ini,” katanya kepada Arab News.
Ramani mengatakan, jika Turki merusak kedaulatan pemerintah yang diakui PBB di Suriah, hanya sedikit yang dapat dilakukan oleh komunitas internasional.
“Selain itu, tindakan Turki mungkin dapat dibenarkan karena melindungi keamanan manusia dan kesehatan warga sipil Suriah pada saat rezim Assad tidak memenuhi tanggung jawab kedaulatannya untuk melindungi warga sipil,” katanya.
Namun, kantor berita resmi Suriah SANA melaporkan pada hari Ahad bahwa “Suriah dengan tegas menolak keputusan Turki untuk membuka fakultas dan institut karena ini dianggap tindakan berbahaya dan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan Piagam PBB.”
“Keputusan ilegal ini merupakan kelanjutan dari praktik rezim Turki dalam memicu dan memperpanjang krisis di Suriah,” kata laporan SANA, berdasarkan sumber resmi dari Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat.
“Suriah menegaskan bahwa serangan rezim Turki terhadap kedaulatannya, termasuk pembangunan apa yang disebut (tembok pemisah) dan mengadopsi kebijakan Turkifikasi di sekolah, selain berurusan dengan lira Turki dan membuka otoritas bagi Turkish Post, telah menjadi dalih yang disembunyikan rezim ini untuk membenarkan praktik terorisnya,” kata sumber itu.
Jomana Qaddour, rekan senior non-residen di Dewan Atlantik, mengatakan bahwa pemerintah Turki telah menghubungkan Suriah utara ke negara Turki melalui penyediaan listrik dan air, keamanan, dan pemberian bantuan kemanusiaan secara lebih umum.
“Meskipun ada kebutuhan yang mendesak untuk proyek pendidikan terakreditasi di Suriah karena mengingat fakta bahwa begitu banyak siswa telah kehilangan program pendidikan selama bertahun-tahun, namun penting bahwa setiap inisiatif pendidikan harus melibatkan pendidik lokal, kebutuhan penduduk lokal, dan kepemilikan lokal agar upaya itu disambut baik oleh warga Suriah,” katanya kepada Arab News. []
