Malang, Gontornews—Untuk meningkatkan keimanan dan menjalankan visi Kota Malang Bermatabat, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memberlakukan aturan program wajib sholat berjamaah bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Wali Kota Malang Moch Anton mengemukakan lembaga-lembaga yang juga wajib untuk melaksanakan shalat berjamaah lebih awal itu tidak hanya berlaku bagi lembaga pemerintah, tetapi juga swasta, BUMD maupun BUMN yang ada di Kota Malang.
“Imbauan yang bisa dibilang wajib ini mulai berlaku hari ini, Rabu (25/5). Kami juga sudah melayangkan surat edaran kepada sejumlah lembaga selain ASN dan SKPD di lingkungan Pemkot Malang, yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah di Pemkot Malang, TNI dan Polri, lembaga negara, instansi vertikal, BUMD, dan BUMN,†ujar Anton seperti diunggahsurabayanews.co.id (25/5).
Selain itu, edaran juga dilayangkan kepada perusahaan swasta dan masyarakat dari berbagai komunitas, sekolah dan pondok pesantren, rumah sakit dan Puskesmas, serta kalangan komunitas profesi.
“Tujuan imbauan shalat berjamaah ini untuk meningkatkan keimanan dan visi Kota Malang Berrmatabat,†urainya.
Namun demikian, lanjutnya, imbauan bagi seluruh isntansi pemerintah, swasta maupun komunitas di lingkungan masyarakat itu tak ada sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Sanksinya hanya sanksi moral saja.
Menurut Anton, imbauan itu setidaknya akan bisa mengerem tindakan-tindakan yang tak sesuai dengan moral dan etika yang berlaku di Tanah Air. “Orang tua harus memberi contoh pada anak masing-masing, tidak ada sanksi. Ini bukan tekanan atau aturan tegas, hanya imbauan saja,†ucapnya.
Peraturan in tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Malang nomor: 22/SE/1397/35.73.133/2016 tentang Imbauan Melaksanakan Sholat Berjamaah yang mulai berlaku hari Rabu (25/5/2016). [Fathur/DJ]
