Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Serang! Itulah strategi yang dimainkan oleh Jokowi-Ma’ruf dan timnya. Sudah diduga. Ada tulisan di tangan Jokowi yang sudah disiapkan. Tinggal baca. Debat kok baca? Itu karena pertama, soal kapasitas. Kedua, KPU membocorkan kisi-kisi pertanyaan. Gak mutu dong? Begitulah faktanya. Inilah yang menyebabkan KPU jadi pusat kritik dan bully.
Agak aneh, memang. Yang presiden siapa, yang capres siapa. Mestinya presiden yang dievaluasi terkait kinerjanya. Karena negara ini milik rakyat dan presiden itu jabatan publik yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi, itulah kenyataannya. Presiden menyerang capres. Bukan capres menyerang presiden.
Strategi jitu. Untuk menutupi kekurangan, kelemahan dan kesalahan, strategi menyerang memang efektif. Tujuannya? Agar publik fokus kepada orang yang diserang. Cakep! Dalam sesi tanya jawab, Jokowi menyerang Prabowo soal enam caleg Gerindra eks narapidana koruptor. Prabowo tampak tak siap. Tidak menyangka kalau pertanyaannya menyasar partainya.
Tidak hanya Prabowo, publik juga kaget. Apa urusannya pilpres dengan partai Gerindra? Tapi, ini sah, meski tak etis. Prabowo mesti lebih siap dengan segala kemungkinan. Sesuatu yang tak bernalar bisa saja terjadi dalam debat. Sebenarnya Prabowo cukup jawab: pertama, cek fakta. Bahwa partai yang terbanyak mencalegkan exs narapidana koruptor itu Golkar. Partai pendukung Jokowi. Ada tujuh orang. Bukan Gerindra. Nah, skak mat.
Kedua, cek fakta lagi. Tidakkah yang buat statemen bahwa eks narapidana koruptor itu berhak untuk nyaleg adalah Jokowi. Dan ada jejak digitalnya di Kompas.com (29/5/2018). Kenapa justru Jokowi yang mempertanyakan?
Jokowi inkonsisten! Dan dalam banyak hal, Jokowi diketahui memang inkonsisten. Ini fakta obyektif yang bisa dilihat dari banyak pernyataan Jokowi jika dibandingkan dengan fakta di lapangan. Paling gampang, cek janji Jokowi di tahun 2014 dan bandingkan dengan faktanya. Mudah bukan?
Termasuk ketika dalam debat Jokowi bilang jangan dikotomikan parpol dengan profesional untuk menduduki jabatan, termasuk kabinet. Padahal, 2014 jelas dan tegas Jokowi minta personil di kabinet tidak rangkap jabatan. Diingkari, lalu berubah statemennya. Loh kok?
Soal caleg eks koruptor, mestinya Prabowo cukup jawab: Pak Jokowi sendiri yang menyatakan bahwa mantan koruptor punya hak nyaleg. Kenapa sekarang Bapak yang memprotes? Kok gak konsisten pak? Nah, skak mat.
Ketiga, soal korupsi, tidakkah partai Bapak rangking satu dan paling banyak yang ditangkap KPK? Partai Bapak masih banyak masalah dengan kader-kadernya yang ditangkap gara-gara korupsi. Jadi, jangan urusin partai saya! Urus aja partai Bapak. Nah, skak mat lagi.
Sayangnya, Prabowo bukan tipe orang yang suka menyerang dapur orang lain. Itu kelemahan, sekaligus kelebihan. Kelemahan, karena akan dimanfaatkan orang lain untuk terus mendiskreditkannya. Inilah yang membuat para pendukungnya gemes. Kelebihan, karena itu menunjukkan bahwa Prabowo punya standar moral. Tak mau bicara kecuali menyangkut urusan bangsa dan nasib rakyat. Karenanya, tak pernah denger Prabowo membalas serangan Wiranto, padahal Wiranto berulangkali menyerangnya. Soal ini, Prabowo konsisten.
Skenario menyerang tidak saja dilakukan oleh Jokowi, tapi juga timsesnya. Beberapa menit pascadebat, dalam konferensi pers, Erick Thohir dan Hasto Kristiyanto melanjutkan serangan itu. Sangat gencar. Sampai di sini, skenario berjalan lancar.
Pernyataan Prabowo bahwa presiden sebagai chief of law enforcement jadi celah Hasto, sekretaris TKN, menyerang. Itu kesalahan fatal Prabowo saat mengatakan bahwa presiden itu chief of law enforcement, kata Hasto. Pernyataan Prabowo blunder. Itu menunjukkan karakter dasar Prabowo, kata Hasto. Mulai serang pribadi.
Hasto gak paham. Chief of law enforcement itu artinya presiden harus memastikan bahwa hukum itu berjalan sesuai habitatnya. Yaitu tegas, adil dan tidak tebang pilih. Dorong Jaksa Agung, Kapolri dan KPK untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jika Kapolri dan Jaksa Agung tidak bisa memastikan adanya keadilan itu tegak, pecat. Presiden bisa menggantinya dengan orang yang lebih tegas, berani dan bisa memastikan keadilan itu tegak. Masih gak paham?
Chief of law enforcement bukan intervensi proses hukum. Ketika nama Puan Maharani, Ganjar Pranowo dan Pramono Anung disebut-sebut dalam persidangan kasus e-KTP, lalu presiden, siapapun nanti presidennya, seandainya intervensi, bukan itu maksud dari chief of law enforcement. Atau ketika nama Cahyo Kumolo disebut-sebut dalam persidangan kasus suap Meikarta, lalu presiden minta dihentikan. Ini seandainya. Bukan begitu juga maksud chief of law enforcement.
Justru ketika presiden membiarkan terjadinya banyak persekusi ulama dan ilmuwan, membiarkan kasus Novel Baswedan menguap, tak peduli bom molotov meledak di depan rumah ketua KPK dan anggota DPR, itu namanya presiden tidak menjalankan tugasnya sebagai chief of law enforcement. Gimana sih Bung Hasto?
Ketika presiden membiarkan hukum berjalan ke arah yang tidak semestinya, lalu presiden membiarkannya, bagaimana nasib bangsa? Itulah gunanya peran presiden sebagai chief of law enforcement. Untuk memastikan hukum itu tegak dan berjalan di habitatnya, yaitu berfungsi sebagai penjaga keadilan. Tidak masuk habitat -dan diintervensi oleh kepentingan- politik.
Dalam debat, Jokowi selalu menjawab kalau ada bukti, laporkan saja. Ada mekanisme hukum yang berlaku. Berulangkali jawaban serupa muncul ketika diajukan oleh Sandiaga Uno soal peristiwa-peristiwa hukum yang dirasa tidak berkeadilan. Ini menunjukkan, betapa Jokowi sangat lemah. Tidak mampu mengawal tegaknya hukum. Masih ingat jawaban Jusuf Kalla (wapres SBY) ketika ditanya: Kenapa Bapak intervensi hukum? Bukan intervensi, tapi saya perintahkan! Nah, itu pemimpin yang tegas. Itu namanya chief of law enforcement.
Jadi, siapa yang blunder dalam debat? Keduanya blunder. Prabowo blunder, mungkin karena kurang teliti atau lupa. Dan Jokowi blunder, mungkin di kertas contekan Jokowi tak ada rincian data terkait pertanyaan.
Tapi, Jokowi paling banyak blundernya. Pertama, pakai contekan. Bukan contekan berisi rincian data, tapi contekan pertanyaan dan jawaban. Kedua, sebagai presiden, mestinya Jokowi lebih banyak menunjukkan hasil kerja, tapi malah bernafsu menyerang Prabowo. Apalagi materi serangan tak terkait dengan urusan negara, tapi urusan partai orang. Ketiga, Jokowi inkonsisten soal caleg mantan koruptor. Keempat, ini menyangkut Ma’ruf Amin. Kehadirannya dalam debat tak banyak berperan. Ma’ruf kelihatan sekali tak menguasai masalah.
