Khartoum, Gontornews — Semua lembaga pemerintah Sudan, termasuk Majelis Nasional dan Kabinet telah dibubarkan menyusul penggulingan Presiden Omar al-Bashir. Demikian dikatakan Jenderal Awad Ibn Auf, kepala Komite Keamanan Tertinggi – sebuah badan yang terdiri dari angkatan bersenjata, polisi, dan badan-badan keamanan lainnya.
Seperti dirilis Aljazeera, dia juga mengumumkan pembentukan pemerintahan transisi yang dipimpin militer, yang akan memerintah selama dua tahun. Pemerintahan inilah yang akan menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan adil.
Sementara itu Badan Keamanan dan Intelijen Nasional Sudan (NISS) mengatakan, pihak berwenang akan membebaskan semua tahanan politik di negeri itu. Namun tidak disebutkan kapan pembebasan itu akan dilakukan.
Namun, Asosiasi Profesional Sudan (SPA), yang menjadi ujung tombak protes, menolak langkah Ibn Auf sebagai “kudeta militer”, dan bersumpah untuk mengadakan demonstrasi lebih lanjut.
SPA mengatakan dalam sebuah tweet bahwa mereka menuntut “penyerahan kekuasaan kepada pemerintah transisi sipil yang mencerminkan kekuatan revolusi”.
Tetapi Hiba Morgan dari Al Jazeera yang melaporkan dari Khartoum mengatakan, “Masa depan Sudan ada di tangan Ibn Auf”.
“Sebagian besar anggota dewan militer merupakan bagian dari partai [Kongres Nasional] yang berkuasa dan rezim lama. Para pengunjuk rasa menginginkan pemimpin baru, pemimpin sipil, bukan militer,” kata Morgan.
Protes terhadap al-Bashir, yang mengambil alih kekuasaan pada tahun 1989 dan dicari oleh Pengadilan Kriminal Internasional, dimulai pada bulan Desember yang dipicu kenaikan harga roti. Demonstrasi ini dengan cepat berubah menjadi seruan agar rezim al-Bashir mundur.
Para kritikus menuduh pria berusia 75 tahun itu salah mengelola ekonomi Sudan, yang mengakibatkan tingginya harga pangan, kekurangan bahan bakar, dan kekurangan uang.[Rusdiono Mukri]
