Jenewa, Gontornews – Sebanyak 32 dari 47 negara anggota Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengeluarkan suaranya dalam mendukung resolusi yang dikeluarkan PBB atas Invasi Rusia terhadap Ukraina. Mereka mengutuk dugaan pelanggaran HAM oleh Rusia atas invasinya akhir Februari lalu.
Puluhan negara itu juga sepakat untuk membentuk komisi penyelidikan ke Ukraina termasuk kemungkinan kejahatan perang oleh Rusia khususny terhadapa Warga sipil di negara itu, serta meminta pertanggungjawaban Rusia atas kondisi tersebut.
“Pesan kepada (Presiden Rusia Vladimir) Putin sudah jelas: Anda terisolasi di tingkat global dan seluruh dunia menentang Anda,” kata Yevheniia Filipenko, duta besar Ukraina kepada wartawan setelah pemungutan suara.
Dalam pemungutan suara yang berlangsung Jumat (4/3) kemarin, selain 32 negara mendukung, hanya Rusia yang memberikan suara menentang sedangkan 13 negara lainnya abstain termasuk pendukung Rusia, Cina, Venezuela dan Kuba.
Sebelumnya, Filipenko mengatakan kepada dewan ada “bukti tak terbantahkan dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan sistematis serta kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Rusia”.
Namun demikian Dewan yang berbasis di Jenewa itu tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum tetapi keputusannya mengirim pesan politik penting dan dapat mengizinkan penyelidikan, seperti yang akan dilakukan oleh komisi tiga orang yang dibentuk melalui pemungutan suara kemarin.
Sementara itu, Delegasi Ukraina, Evgeny Ustinov, dalam kesempatan tersebut mengatakan kepada dewan bahwa para pendukung resolusi dapat menggunakan hak mereka untuk menyalahkan Rusia atas konflik yang terjadi akibat inasi Rusia itu.
“Negara yang mendukukng resolusi akan menggunakan segala cara untuk menyalahkan Rusia atas peristiwa di Ukraina,” katanya.
Senada dengan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy melalui akun pribadinya menyambut baik langkah Dewan HAM PBB itu. Bahkan dia mengaku memiliki bukti yang dapat menjerat Rusia ke Pengadilan Internasional atas pelanggaran yang dilakukannya.
“Penjahat perang Rusia akan dimintai pertanggungjawaban,” tulisnya di Twitter.
Sementara itu, Rusia membantah segala tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Rusia mengatakan bahwa operasi yang dimulai tanggal 24 Februari pagi waktu setempat itu merupakan operasi khusus yang tidak pernah menargetkan warga sipil.[]
