![Pasukan yang setia kepada pemerintah Libya yang diakui secara internasional di pinggiran Misrata, Libya [Ayman Sahely / Reuters]](https://i0.wp.com/gontornews.com/wp-content/uploads/2020/07/libya-1.jpg?fit=800%2C450&ssl=1)
Ankara, Gontornews — Turki dan Rusia sepakat pada Rabu (23/7) untuk mendesak gencatan senjata di Libya yang dilanda perang. Tapi Turki mengatakan, pemimpin pasukan timur, Khalifa Haftar, itu tidak sah dan harus menarik diri dari posisi-posisi penting agar gencatan senjata yang kredibel dapat bertahan.
Moskow dan Ankara di antara pialang kekuasaan utama dalam konflik Libya sambil mendukung pihak lawan. Rusia mendukung pasukan komandan militer pemberontak Khalifa Haftar yang berbasis di timur, sementara Turki membantu Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang berbasis di Tripoli mengusir upaya Haftar untuk menyerbu ibukota.
“Kami baru saja mencapai kesepakatan dengan Rusia untuk mengerjakan gencatan senjata yang kredibel dan berkelanjutan di Libya,” kata penasihat keamanan utama Presiden Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, kepada kantor berita Reuters.
Kalin mengatakan kesepakatan apa pun harus didasarkan pada dikembalikannya garis depan Libya pada 2015, yang mengharuskan pasukan Haftar untuk menarik kembali dari kota strategis Sirte – pintu gerbang ke ladang minyak timur Libya – dan al-Jufra, pangkalan udara di dekat pusat negara.
“Agar gencatan senjata bisa berkelanjutan, Jufra dan Sirte harus dikosongkan dari pasukan Haftar,” kata Kalin.
Pasukan yang didukung Turki bersekutu dengan pemerintah yang diakui PBB di ibukota, memobilisasi di pinggiran Sirte dan telah bersumpah untuk merebut kembali kota itu bersama dengan pangkalan udara al-Jufra di pedalaman.
Amerika Serikat mengatakan Moskow mengirim pesawat perang ke al-Jufra melalui Suriah untuk mendukung tentara bayaran Rusia yang bertempur bersama tentara nasional Libya (LNA) milik Haftar. Namun Rusia dan LNA sama-sama menyangkal ini.
Mesir, yang juga mendukung LNA, telah mengancam akan mengirim pasukan ke Libya jika GNA dan pasukan Turki berusaha merebut Sirte. Parlemen Mesir pada hari Ahad memberikan lampu hijau untuk kemungkinan intervensi militer.
Kalin mengatakan pengerahan pasukan Mesir di Libya akan menghambat upaya untuk mengakhiri pertempuran dan akan berisiko bagi Kairo. “Saya percaya ini akan menjadi petualangan militer yang berbahaya bagi Mesir.”
Sementera Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shukry mengatakan pada hari Rabu, untuk mencapai solusi politik di Libya membutuhkan respons “tegas” terhadap “ekstremis” dan campur tangan asing, yang “tidak hanya mengancam kepentingan Mesir tapi juga keamanan negara-negara Mediterania”.
Dia menegaskan kembali proposal perdamaian yang diumumkan di Kairo bulan lalu yang bertujuan menstabilkan Libya dan mengusir pejuang bersenjata dan milisi di negara kaya minyak itu. []
