“Jika Anda ingin melakukan perubahan kecil dan bertahap, perbaiki praktik, perilaku, atau sikap. Tapi jika Anda ingin membuat lompatan kuantum yang signifikan, perbaiki paradigma.” (Stephen R. Covey, Penulis Buku “The 7 Habits of Highly Effective People”)
Tanggal 9 Agustus 1945 bom atom Amerika Serikat meluluhlantakkan Kota Nagasaki, Jepang. Tiga hari sebelumnya, tepatnya tanggal 6 Agustus 1945, pasukan Amerika Serikat juga menjatuhkan bom atom ke Kota Hiroshima. Juga di Jepang. Bom atom yang dijatuhkan pasukan Amerika Serikat dalam Perang Dunia (PD) II itu juga memorakporandakan Hiroshima. Kedua bom atom itu menghancurkan bangunan dan menewaskan sekitar 80.000 jiwa. Sekitar 40 persen bangunan hancur total atau rusak parah. Jepang terpuruk dan menyerah kepada tentara koalisi pimpinan Amerika Serikat. (Encyclopaedia Britannica, 2015).
Demi menyaksikan hal tersebut, Kaisar Jepang waktu itu, Hirohito (1926-1989), mengumpulkan para jenderal dan tentara yang masih tersisa. Kaisar bertanya kepada mereka, “Berapa jumlah guru yang masih hidup?“ Para jenderal pun protes mendengar pertanyaan Kaisar Hirohito yang seolah meremehkan peran mereka bagi negara. Mereka menegaskan kepada Kaisar bahwa mereka masih bisa menyelamatkan negara dan melindungi Kaisar walau tanpa guru. Namun, Kaisar Hirohito segera berkata, “Kita telah jatuh, karena kita tidak belajar. Kita kuat dalam senjata dan strategi perang. Tapi kita tidak mengetahui cara mencetak bom yang sedahsyat itu. Kalau kita tidak belajar bagaimana kita akan mengejar mereka? Maka kumpulkan guru yang masih tersisa di seluruh pelosok negeri ini, karena sekarang kita akan bertumpu kepada mereka. Bukan kepada kekuatan militer dan senjata.” (itjen.kemdikbud.go.id).
Gurulah yang akan mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang akan mengejar ketertinggalan Jepang dari bangsa lain setelah kalah dalam PD II. Terbukti kemudian tidak sampai 40 tahun Jepang bisa berdiri sejajar dengan negara-negara maju. Ini karena Jepang memperbaiki paradigma berpikirnya. Tidak lagi mengandalkan kekuatan militer dan senjata. Tapi menjadikan kekuatan SDM sebagai tumpuan pembangunannya.
Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia mulai menyadari pentingnya SDM bagi pembangunan dan kemajuan sebuah bangsa pada tahun 1993. Tetapi, bagaimana kondisi SDM Indonesia saat ini? Kualitas SDM Indonesia, misalnya, bisa diukur dari Indeks Modal Manusia atau Human Capital Index (HCI). Berdasarkan laporan HCI Bank Dunia yang diluncurkan dalam Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) – Bank Dunia pada tanggal 11 Oktober 2018, skor HCI Indonesia ialah 0,53. Dengan skor ini Indonesia berada pada peringkat 87 dari 157 negara yang diteliti. Artinya berdasarkan capaian pendidikan dan status kesehatan saat ini, anak-anak Indonesia yang lahir saat ini, pada 18 tahun kemudian diperkirakan hanya dapat mencapai 53 persen dari potensi produktivitas maksimumnya.
Di sini terlihat HCI Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain yang sudah maju. Bahkan tertinggal dari negara-negara ASEAN seperti Singapura, Vietnam, dan Malaysia.
Berikut HCI negara-negara ASEAN menurut data Bank Dunia (2018):
No. | Nama Negara | Skor HCI | Peringkat |
1 | Singapura | 0,88 | 1 |
2 | Vietnam | 0,67 | 48 |
3 | Malaysia | 0,62 | 55 |
4 | Thailand | 0,60 | 65 |
5 | Filipina | 0,55 | 84 |
6 | Indonesia | 0,53 | 87 |
7 | Kamboja | 0,49 | 100 |
8 | Myanmar | 0,47 | 107 |
9 | Laos | 0,45 | 111 |
Kondisi SDM Indonesia yang terpuruk saat ini bisa diibaratkan seperti SDM Jepang waktu itu. Namun kondisi SDM kita saat ini lebih baik dari Jepang ketika kalah pada PD II. Paling tidak SDM kita tidak terpapar radiasi nuklir. Karena itu Indonesia diharapkan akan lebih cepat mencapai kemajuan dibanding Jepang saat itu. Di sinilah program “Merdeka Belajar” yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menemukan momentumnya. Sebab, program yang diluncurkan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Indonesia ke-75 itu merupakan lompatan kuantum seperti disebutkan oleh Stephen R. Covey, penulis buku “7 Kebiasaan Orang yang Sangat Efektif” di awal tulisan ini. Dengan kata lain, program Mendikbud itu merupakan paradigma baru. Karena itu paradigma Merdeka Belajar ini diharapkan mampu membawa Indonesia melakukan lompatan kuantum yang bermuara pada peningkatan kualitas SDM yang akan membawa bangsa Indonesia sejahtera, lahir dan batin.
Paradigma Merdeka Belajar diharapkan mampu memberikan spirit kepada anak bangsa untuk mendapatkan jiwa yang merdeka pada berbagai aspek, termasuk pendidikan dan kebudayaan. Seperti diketahui, saat ini masih banyak anak bangsa yang belum merdeka dalam mendapatkan akses pembelajaran, khususnya untuk jenjang pendidikan menengah ke atas. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia menurut kelompok umur sebagai berikut:
No. | Kelompok Umur (Tahun) | APS (%) |
1 | 7-12 | 99,24 |
2 | 13-15 | 95,51 |
3 | 16-18 | 72,36 |
| 4 | 19-23 | 25,21 |
Di sini terlihat, untuk kelompok usia 16-18 tahun atau kelompok umur sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), masih ada sekitar 30 persen yang belum beruntung menikmati pendidikan. Persentase yang lebih besar, sekitar 75 persen, terdapat pada kelompok umur 19-23 tahun. Mereka inilah yang mesti dimerdekakan untuk bisa menikmati pendidikan demi meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Merdeka Belajar dibutuhkan untuk membebaskan anak bangsa dalam mendapatkan pembelajaran. Tidak hanya akses pembelajaran, dengan paradigma Merdeka Belajar anak-anak Indonesia memiliki kemerdekaan untuk mengembangkan kemampuan, bakat, minat, dan berinovasi tanpa batas. Termasuk mengembangkan kebudayaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
Paradigma Merdeka Belajar akan menggelorakan kebudayaan yang sudah ada termasuk menumbuhkan dan memperkuat karakter yang diperlukan bagi kemajuan sebuah bangsa seperti kerja keras, disiplin, jujur, empati, suka menolong, dan bergotong royong. Nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat ini akan gampang luntur tergerus kemajuan zaman, perkembangan teknologi, dan kehidupan yang makin kompetitif. Di sinilah perlunya sosok teladan yang bisa menghidupkan terus nilai-nilai karakter ini. Di tengah masyarakat Indonesia yang sangat paternalistik, sosok teladan itu siapa lagi kalau bukan guru. Dengan kata lain, guru menjadi sosok terdepan dalam revolusi paradigma ini. “Merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir. Dan esensi kemerdekaan berpikir ini terutama harus ada pada diri guru dulu. Tanpa terjadi di guru, tidak mungkin bisa terjadi di murid,” kata Mendikbud Nadiem dalam Diskusi Standar Nasional Pendidikan, di Hotel Century Park, Jakarta Pusat, pada Jumat, 13 Desember 2019. Esensi Merdeka Belajar untuk guru tersebut meliputi kemerdekaan untuk berinovasi dan menentukan yang terbaik bagi level kompetensi dan minat dari anak didiknya. Guru yang merdeka akan melahirkan proses pembelajaran yang menyenangkan. Suasana ini akan mendorong anak didik untuk melecutkan semangat dan kemampuannya.
Sebagai garda terdepan dalam revolusi paradigma pembelajaran, maka kompetensi guru menjadi suatu keniscayaan. Karena itu pemerintah, bersama-sama masyarakat, mesti meningkatkan kompetensi guru. Tidak hanya kompetensi pedagogik, tapi juga kompetensi profesional, sosial dan kepribadian. Merdeka Belajar tidak hanya membutuhkan guru yang pintar, tapi juga guru yang berkarakter, berkepribadian mulia, dan mampu ‘menyinari’ masyarakat yang berada di lingkungannya. Inilah modal bagi lahirnya SDM berkualitas yang dapat mendongkrak peringkat HCI Indonesia yang muaranya ialah Indonesia sejahtera dan Indonesia bahagia. []



















