Riyadh, Gontornews — Perjanjian perdamaian dengan Israel merupakan langkah bersejarah dan penting untuk membangun perdamaian di Timur Tengah yang lebih luas, kata Menteri Informasi Bahrain, Ali Al-Rumaihi, pada hari Ahad (13/9).
Ali Al-Rumaihi mengatakan, itu adalah “langkah realistis” yang akan “membantu mengakhiri konflik Palestina-Israel sesuai dengan inisiatif Arab,” tulis Kantor Berita Bahrain.
Namun, dia menekankan Bahrain tetap pada komitmennya terhadap hak sah penuh rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri.
Kerajaan Bahrain mengumumkan pada Rabu bahwa mereka akan menjadi negara Arab keempat yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. UEA bulan lalu mengumumkan akan menjalin hubungan penuh dengan Israel dalam kesepakatan yang ditengahi oleh Donald Trump.
“Semua preseden sejarah menegaskan bahwa semua inisiatif dan keputusan Kerajaan selalu untuk kepentingan dan perlindungan rakyat Palestina dan kemampuan mereka, dan tidak ada yang bisa mengalahkan Kerajaan dalam hal ini,” kata Al-Rumaihi seperti dikutip Arabnews.com.
Kesepakatan dengan UEA termasuk janji Israel untuk tidak mencaplok tanah Palestina yang diduduki di Tepi Barat.
Gedung Putih mengatakan perjanjian itu akan ditandatangani pada 15 September di Washington. Menteri Luar Negeri UEA Sheikh Abdullah bin Zayed dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan hadir.
Al-Rumaihi mengatakan bahwa “Tanda tangan Bahrain sebagai deklarasi untuk mendukung perdamaian dengan Israel mewakili salah satu upaya internasional Kerajaan untuk menyebarkan budaya perdamaian dan hidup berdampingan secara damai di dunia.”
Dia juga mengatakan, Bahrain telah menerima undangan dari Trump untuk menghadiri upacara penandatangan kerjasama UEA-Israel.
Putra Mahkota Bahrain Salman bin Hamad akan berada di Washington pada hari Senin dan akan bertemu Trump untuk membahas keamanan maritim, melawan ancaman dari Iran, upaya untuk mempromosikan perdamaian di kawasan itu, dan kontraterorisme, kata pernyataan Gedung Putih. []
