Jeddah, Gontornews — Presiden Tunisia Kais Saied menolak klaim partai Islamis Ennahda tentang “kudeta” pada hari Senin setelah ia mencopot pemerintah dan membekukan parlemen.
Arabnews.com mengabarkan, Presiden Tunisia menggunakan kekuasaan darurat di bawah konstitusi setelah berbulan-bulan kebuntuan dan perselisihan dengan partai Islamis Ennahda.
Saied mengatakan dia telah “mengambil keputusan yang diperlukan untuk menyelamatkan Tunisia, negara bagian dan rakyat Tunisia,” menyusul aksi jalanan terhadap penanganan pemerintah terhadap pandemi COVID-19.
Presiden juga memberhentikan Menteri Pertahanan Ibrahim Bartaji dan Hasna Ben Slimane, penjabat menteri kehakiman, dan memberlakukan jam malam mulai pukul 7 malam sampai jam 6 pagi. Sebelumnya ia memecat Perdana Menteri Hichem Mechichi.
Mechichi yang diberhentikan mengatakan, dia tidak akan menjadi elemen yang mengganggu, dan akan menyerahkan tanggung jawab kepada siapa pun yang dipilih presiden. Dia siap melayani Tunisia dalam peran apa pun, kata Mechichi.
Massa membanjiri jalan-jalan Tunis untuk mendukung tindakan presiden. Tentara memblokade gedung parlemen di Tunis dan mengepung kantor Mechichi. Di luar gedung, pendukung saingan Saied dan Ennahda saling mengejak dan melemparkan botol.
“Kami di sini untuk melindungi Tunisia. Kami telah melihat semua tragedi di bawah pemerintahan Ikhwanul Muslimin,” kata Ayman, salah satu pendukung presiden.
Saied mengatakan tindakannya merupakan tanggapan konstitusional dan populer terhadap kelumpuhan ekonomi dan politik selama bertahun-tahun, dan konstitusi memberinya kekuatan untuk membubarkan pemerintah, menunjuk pemerintahan sementara, membekukan parlemen dan mencabut kekebalan anggotanya.
Presiden, yang menurut konstitusi mengendalikan angkatan bersenjata, memperingatkan lawan-lawannya terhadap kekerasan. “Jika ada yang menembakkan satu peluru, pasukan kami akan membalas dengan hujan peluru,” katanya. []
