New York, Gontornews — PBB pada hari Jumat (7/1) mengimbau semua yang terlibat dalam kerusuhan di Kazakhstan untuk menahan diri dari kekerasan dan menyelesaikan keluhan mereka melalui cara-cara damai.
Arabnews.com melansir, negara ini mengalami protes jalanan terburuk yang pernah dialaminya sejak negara itu memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet tiga dekade lalu, dan puluhan dilaporkan telah tewas.
“Penting untuk menghentikan kekerasan,” tandas Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, kepada wartawan di markas besar PBB di New York, AS.
“Pembunuhan petugas kepolisian dan pengunjuk rasa tidak dapat diterima. Ada kebutuhan yang jelas dalam situasi apa pun untuk menghormati hak asasi manusia dan standar internasional.”
Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev menyebut para demonstran sebagai “teroris.” Pada hari Jumat, ia mengizinkan pasukan keamanan untuk menembak mati ketika menanggapi protes anti-pemerintah.
Demonstrasi dimulai pada 2 Januari, menyusul kenaikan harga bahan bakar yang hampir dua kali lipat, dan dengan cepat menyebar ke seluruh negeri.
Pada hari Kamis, Michelle Bachelet, komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia, mengingatkan pihak berwenang Kazakh bahwa setiap penggunaan kekuatan harus tunduk pada “persyaratan ketat kebutuhan dan proporsionalitas.”
Dia menambahkan: “Kekuatan mematikan, khususnya amunisi hidup, hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir terhadap individu tertentu untuk mengatasi ancaman kematian atau cedera serius.”
Seorang juru bicara polisi di kota utama Kazakhstan, Almaty, mengatakan bahwa pasukan keamanan telah membunuh puluhan pengunjuk rasa. Lebih dari 1.000 orang dilaporkan terluka.
Menurut kementerian dalam negeri Kazakh, 12 petugas kepolisian tewas dalam kerusuhan tersebut dan lebih dari 300 lainnya terluka.
“Hukum internasional jelas: Orang memiliki hak untuk protes damai dan kebebasan berekspresi,” kata Bachelet. “Pada saat yang sama, pengunjuk rasa, tidak peduli seberapa marah atau sedihnya mereka, tidak boleh menggunakan kekerasan terhadap orang lain.”
Layanan internet di Kazakhstan telah sangat terganggu sejak Ahad, termasuk pemadaman total yang terputus-putus. Bachelet memperingatkan agar tidak menolak akses orang ke informasi dan hak mereka atas kebebasan berekspresi. Ia menambahkan: “Mematikan internet bukanlah jawaban atas krisis tetapi berisiko memicu kekerasan dan kerusuhan.”
Dia mendesak pemerintah Kazakh untuk segera memulihkan akses penuh internet, menunjukkan bahwa itu “penting untuk layanan kesehatan darurat selama pandemi COVID-19.”
Dia juga meminta pihak berwenang untuk mengabadikan pentingnya dialog dan perlindungan hak asasi manusia dalam keadaan darurat dan seterusnya.[]
