Jakarta, Gontornews — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. HM. Hidayat Nur Wahid, MA, mengkritisi di tengah makin gencarnya aksi teror kelompok OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Papua, malah muncul rencana dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memetakan masjid terkait radikalisme, dan tuduhan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait seratusan pondok pesantren dituduh terafiliasi jaringan terorisme, karena hal-hal seperti itu malah meresahkan dan potensial memecah belah antara Komunitas Masjid dan Pesantren dengan TNI dan Polri, dan akan menumbuhkan saling curiga dan tidak percaya yang membahayakan persatuan dan kesatuan pejuang dan pendukung terbesar NKRI yaitu Umat Islam dangan TNI dan Polri. Ia pun berharap mestinya semua energi untuk pemberantasan terorisme dan radikalisme sekarang ini ditujukan untuk memetakan dan mengatasi bahaya yang nyata di depan mata seperti bahaya gerakan teror radikal separatis bersenjata OPM di Papua.
“Rencana pemetaan masjid dikaitkan dengan isu radikalisme, dan tuduhan terhadap seratusan pondok pesantren terkait terorisme, lagi-lagi menampakkan wajah islamophobia, dan menimbulkan dugaan adanya framing negatif dan tidak adil terhadap umat Islam, komunitas yang sangat berjasa bagi Kemerdekaan Indonesia, dan komunitas yang sangat terasosiasi dengan Masjid dan Pesantren. Jadi, sangat wajar, dan saya mendukung, sikap Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), PBNU, Muhammadiyah dan DMI (Dewan Masjid Indonesia) dan Pondok Gontor, yang secara tegas dan argumentatif mengkritisi dan menolak islamophobia dan framing yang muncul akibat opini tuduhan tanpa bukti tersebut,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (28/1).
Dalam kondisi seperti sekarang ini dengan makin gencarnya serangan teror Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) – OPM dan makin banyaknya korban dari kalangan prajurit TNI dan Polri, HNW sapaan akrabnya mengingatkan, mestinya semua pihak menguatkan simbol-simbol kesatuan Bangsa dan Negara agar lebih maksimal untuk memperjuangkan keselamatan NKRI. Dan mengingat betapa besarnya peran Pesantren dan Masjid untuk Indonesia dalam perjuangannya melawan penjajah asing, maupun dalam menyelamatkan NKRI dari kudeta PKI. Karenanya seharusnya semua potensi energi yang dimiliki mestinya secara maksimal disatupadukan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang nyata-nyata membahayakan eksistensi kedaulatan dan keutuhan NKRI seperti teror radikal separatisme OPM di Papua.
Apalagi Menkopolhukam Prof Mahfud MD sudah menyatakan bahwa separatisme lebih berbahaya daripada radikalisme, dan KKB di Papua adalah organisasi teroris. Dan itu terbukti dengan makin beraninya mereka menantang perang terhadap TNI, bahkan sudah banyak jatuh korban baik dari aparat keamanan (TNI maupun Polri), juga Nakes dan sarana-sarana publik seperti Puskesmas, Sekolah, Pasar dan lain-lain akibat teror kelompok radikalis separatis itu.
“Bahkan kemarin TPNPB-OPM melakukan serangan bersenjata yang mengakibatkan gugurnya tiga prajurit TNI, dan satu kritis. Sebelumnya bahkan salah satu prajurit TNI putra asli Papua (Serda Miskel Rumbiak) juga gugur oleh serangan TPNPB-OPM. Ini harusnya benar-benar jadi fokus perhatian Negara dan siapapun yang jujur dan serius dengan semboyan NKRI harga mati. Jangan sampai kita kembali kehilangan putra-putra terbaik bangsa yang bertugas di Papua, apalagi sampai keutuhan dan kedaulatan NKRI dikoyak oleh teror separatis radikalis OPM, sehingga semboyan NKRI harga mati, tinggal slogan kosong belaka, karena alih-alih menyatukan potensi bangsa, malah potensi yang ada dikoyak sendiri dengan mempergencar isu tuduhan terkait radikalisme dan terorisme terhadap komunitas Pesantren dan Masjid, komunitas yang justru sangat berjasa bagi kemerdekaan dan keselamatan NKRI,” tukasnya.
Lebih lanjut, HNW mengatakan sudah semakin banyak pula suara dari DPR yang berharap agar pemberantasan terorisme juga difokuskan ke kelompok separatis. Misalnya, yang disampaikan oleh Anggota Komisi III saat Rapat Kerja dengan BNPT mempermasalahkan mengapa tidak memasukkan separatisme di Papua dalam program kegiatan penanggulangan terorisme. Apa menurut BNPT mereka bukan teroris? Padahal Prof Mahfud MD, Menkopolhukam, sebelumnya sudah menyatakan secara terbuka bahwa separatisme lebih berbahaya dari radikalisme, dan KKB OPM di Papua adalah organisasi teroris.
“Ini seharusnya bisa menjadi perhatian serius. Jadi, pemetaan dan pencegahan serta pemberantasan radikalisme/terorisme, tidak hanya ditujukan kepada aktivitas di rumah ibadah, itu pun tendensius karena hanya terhadap masjid. Padahal di tengah pandemi ini, kegiatan beribadah di masjid dibatasi termasuk jenis kegiatan maupun jumlah banyaknya jamaah. Jadi bagaimana mereka melakukan diposisikan sedemikan rupa untuk dicurigai terkait terorisme dan radikalisme? Jangan sampai itu jadi jurus pengalihan isu dari banyak kejadian teror di Papua. Terbukti sekali pun di era pandemi Covid, tetapi OPM malah makin radikal dan makin berani secara terbuka melakukan teror dan tuntutan separatis untuk kemerdekaan Papua,” ujarnya.
Sebagai informasi, wacana pemetaan terhadap masjid untuk mencegah penyebaran paham terorisme sebelumnya disampaikan oleh Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri Brigjen Umar Effendi. Sedangkan, terkait adanya 198 pesantren terafiliasi jaringan teroris disampaikan oleh Kepala BNPT Boy Rafli Amar.
Tuduhan BNPT dan Mabes Polri tersebut memperoleh kritikan dan penolakan dari sejumlah pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti Sekjen MUI KH Amirsyah Tambuhan, Ketua MUI KH Khalil Nafis, dan Ketua PBNU KH Fahrur Razi, Ketua PP Muhammadiyah KH Muhyiddin Junaidi, Sekjend Dewan Masjid Indonesia Dr Imam Daruqutni, dan Jubir Pondok Gontor. Mereka meminta agar dalam pencegahan dan pemberantasan radikalisme dan terorisme tidak dilakukan framing tanpa bukti terkait terorisme dan radikalisme terhadap Pesantren dan Masjid, komunitas yang sangat terkait dengan Umat Islam di Indonesia yang berjasa besar bagi Indonesia.
“Harapan dan kritikan dari pimpinan berbagai Ormas Islam itu sangat wajar. Dan mestinya justru didengarkan untuk merawat potensi besar Umat Islam itu agar terjaga dan bisa diajak membersamai perjuangan Negara menjaga eksistensi NKRI. Entitas Umat Islam seperti Masjid dan Pesantren tentu sepakat melanjutkan peran menjaga NKRI dan menolak segala bentuk radikalisme dan terorisme, tetapi seharusnya mereka tidak dikorbankan, dan agar hal itu dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi, proporsional, terukur serta berkeadilan, dan dengan memberlakukan asas prioritas, mendahulukan mengatasi masalah yang nyata seperti tantangan kelompok separatis OPM yang oleh Menkopolhukam disebut sebagai kelompok terorisme, karena maneuver-manuver terbuka mereka, bahkan hingga ke Lembaga-lembaga Internasional, jelas membahayakan kedaulatan dan keutuhan NKRI. Apalagi OPM dalam aksi terornya juga telah menewaskan dan melukai banyak prajurit TNI, Polri, dan juga warga sipil. Agar jangan ada lagi korban teror dari separatis OPM, agar makmur dan sejahteralah warga Papua dalam bingkai kejayaan NKRI,” pungkas HNW.[]
