Brussels, Gontornews — Uni Eropa, Selasa (18/07/2023), mengakui perdagangan budak yang mereka lakukan di masa lalu membawa penderitaan yang tidak terhitung. Karenanya, Uni Eropa bersama komunitas negara Amerika Latin dan Karibia, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribenos (CELAC), mengisyaratkan perlunya reparasi atau ganti rugi bagi para korban.
Sejak abad ke-15 hingga ke-19, setidaknya 12,5 juta orang Afrika diculik dan diangkut secara paksa oleh sebagian besar kapal Eropa untuk diperjualbelikan sebagai budak. Hampir setengah dari total warga Afrika yang diperjualbelikan dibawa oleh kapal Portugal ke Brazil.
Perdana Menteri Saint Vincent and Grenadines, Ralph Gonsalves, pemegang keketuaan CELAC, menginginkan keadilan reparatif bagi korban perbudakan masa lalu. Namun, para perwakilan Uni Eropa menganulir penggunaan istilah ‘keadilan reparatif’ yang PM Gonsalves ajukan.
Setelah melalui perdebatan panjang, Uni Eropa, dalam satu paragraf yang disepakati dengan CELAC, menyatakan “sangat menyesali penderitaan yang terhingga yang menimpa jutaan pria, wanita dan anak-anak sebagai akibat dari perdagangan budak transatlantik.”
“(Perdagangan budak transatlantik adalah) tragedi yang mengerikan, bukan hanya kebiadaban mereka yang menjijikkan tetapi juga besarannya,” bunyi kesepakatan akhir dalam pertemuan dua hari yang mempertemukan Uni Eropa dengan CELAC di Brussels pekan ini.
“Perbudakan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan,” sambung kesepakatan yang dilansir Reuters.
Beberapa kesepakatan lain yakni mendesak negara-negara Eropa untuk meminta maaf atas perdagangan budak di masa lalu. Uni Eropa pun membuka peluang untuk repatriasi yang memungkinkan orang-orang pindah ke negara-negara di Afrika jika merek mau. CELAC juga meminta dukungan dari negara-negara Eropa untuk mengatasi krisis kesehatan masyarakat, ekonomi hingga penghapusan hutang.
Awal bulan ini, Raja Belanda Willem-Alexander meminta maaf atas keterlibatan Belanda dalam sejarah perbudakan masa lalu. Hal senada juga dilakukan oelh Raja Charles yang memberikan dukungan untuk penelitian tentang hubungan kerajaan Inggris dengan perbudakan masa lalu.
Dari Portugal, Presiden Marcelo Rebelo de Sousa mengatakan negaranya harus meminta maaf atas peran mereka dalam perdagangan budak trans atlantik. Tetapi, para kritikus mengatakan permintaan maaf tidak cukup serta meminta negara-negara pelaku perbudakan untuk melakukan tindakan praktis bagi para korban. [Mohamad Deny Irawan]
