Jakarta, Gontornews — Pemerintah RI melalui Kemenlu perlu segera melakukan kalrifikasi atas pemberitaan di media online Israel, www.haaretz.com yang menyebutkan bahwa per 1 Mei, warga Israel dapat berkunjung ke Indonesia dengan menggunakan Visa Pariwisata.
Menurut Dr. H. Sukamta, anggota Komisi 1 DPR dan Sekretaris Fraksi PKS, klarifikasi pemerintah perlu mengingat Indonesia selama tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. “Isu ini jika dibiarkan tentu bisa kontra produktif dengan upaya diplomatik Indonesia mendukung Kemerdekaan Palestina.”
Pemerintah RI, tambah Sukamta, harus konsisten dengan kebijakan untuk tidak memberikan visa pariwisata bagi warga Israel sebagaimana pernah disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung pada tahun 2015.
Ketua BPPLN DPP PKS itu berpendapat, jika perlu kebijakan tersebut diperkuat dengan larangan total penerbitan visa dan bahkan transit perjalanan, sebagaimana juga dilakukan negara tetangga Brunei Darussalam dan beberapa negara lain.
Saat ini, tegasnya, Palestina membutuh dukungan yang lebih kuat dari Indonesia dan seluruh dunia. Hal ini mengingat Palestina saat ini sedang mengadapi tekanan berupa sikap Presiden AS Donald Trump yang ngotot untuk membuka kantor kedutaannya di Yerusalem.
Dengan situasi seperti ini barangkali juga perlu ditinjau ulang hubungan dagang, pariwisata dan keamanan antara Indonesia dengan Israel, jika perlu dihentikan saja sebagai wujud dukungan yang lebih kuat untuk Kemerdekaan Palestina, toh potensi wisawatawan dari Israel juga sangat kecil, pungkas Anggota Komisi 1 DPR RI Dapil DIY.[DJ]
