Jakarta, Gontornews — ”Utang cenderung meningkatkan nilai PDB dan menurunkan angka kemiskinan. Tetapi belum dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Ini berlaku untuk semua rezim pemerintahan,” ungkap Dedi Junaedi, dosen ekonomi Islam Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor.
Dalam presentasi Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) 2018 di Jakarta, Kamis (15/11), Dedi Junaedi tampil sebagai pemakalah berjudul “Hubungan Utang Luar Negi dengan Perekonomian dan Kemiskinan: Komparasi Antarezim Pemerintahan”. Dibuka Menkeu Sri Mulyani, SNKN 2018 menampilkan 60 makalah, dimana 19 di antaranya adalah makalah ekternal.
Dalam presentasinya, Dedi Junaedi menjelaskan latar belakang risetnya. Menurutnya, sejak merdeka, Indonesia telah mengalami tujuh kali pergantian kepeimpinan nasional. Mulai dari Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Joko Widodo. Setiap pemerintahan tentu punya kebijakan dan program prioritas yang berbeda. Meski begitu, pada setiap kurun pemerintahan, utang luar negeri selalu hadir untuk menambal deficit anggaran pembangunan.
”Bagaimana mereka mengelola utang luar negeri dalam kontek pembangunan, yakni mengerakkan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan menarik untuk dikaji. Bagaimana hubungannya antara Utang dengan PDB, tingkat kemiskinan dan kesejahteraan rakyat? Apakah ada perbedaan tata kelola antarrezim pemerintahan? Itulah ini pertanyaan riset saya,” tegasnya.
Berdasarkan anasisis statistik regresi ganda dengan dummy variabel, pemakalah menyimpulkan bahwa utang luar negeri memiliki korelasi dengan terhadap kondisi perekonomian nasional, khususnya nilai Produksi Domestik Bruto Indonesia dan tingkat kemiskinan. ”Hasil analisis statistik menunjukkan utang luar negeri berkorelasi sangat kuat dengan kenaikan nilai PDB dan penurunan jumlah kemiskinan di Indonesia. Utang dapat meningkatkan PDB dan menurunkan kemiskinan, tetapi belum meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelas dosen INAIS yang juga redaksi Majalah Gontor dan Majalah Sains Indonesia.
Dalam hal tata kelola utang sebagai pendorong perekonomian, tambah master ekonomi dan keuangan syariah alumni pascasarjana UI, Era Soeharto, Era Habibie dan Era Jokowi cenderung berbeda dan lebih baik dari Era Soekarno. Sementara tatakelola utang Era Abdurrahman Wahid, Era Megawati Soekarnoputeri, Era Susilo Bambang Yudhoyono dan Era Jokowi tidak berbeda atau tidak lebih baik dari Era Soekarno.
Dalam tata kelola utang sebagai pengentas kemiskinan, Era Soeharto dan Era Habibie cenderung lebih baik dari Orde Lama. Sementara Era Abdurahman Wahid, Era Megawati, Era SBY dan Era Jokowi ternyata tidak lebih baik dari Era Soekarno.
Pemakalah SNKN menegaskan, meski secara nasional dapat meningkatkan PDB dan menurunkan kemiskinan, utang ternyata tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat (baca pendapatan perkapita). ”Utang luar negeri bahkan cenderung menurunkan tingkat kesejahteraan. Ini berlaku untuk setiap rezim pemerintahan,” tegas Dedi Junaedi.
Berdasarkan hasil dan kesimpulan riset, dosen Prodi Perbankan Syariah FEBI INAIS menyampaikan saran dan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, Pemerintahan Jokowi dan penerusnya kelak perlu belajar dari success story pengelolaan utang era pendahulunya, khususnya pada masa Orde Lama, Orde Baru dan Era Susilo Bambang Yudhoyono.
Kedua, untuk mendapatkan hasil riset yang lebih akurat perlu penelitian lanjutan dengan data yang lebih lengkap dan parameter lebih luas.
Ketiga, program dan kebijakan pembangunan semestinya tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi nasional, melainkan juga aspek pemerataan dan kesejahteran rakyat secara keseluruhan.
Keempat, sebagai bagian dari dosen dan peneliti rumpun ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, penulis memandang perlunya adanya perspektif ekonomi Islam dalam studi lanjutan relasi utang dan pembangunan.[DJ]
