Oleh Adnin Armas
Tahun 2019 adalah pemilu yang ke-12. Pemilu pertama kali dimulai tahun 1955. Sejak Pemilu yang pertama kali, Partai Islam belum pernah sekalipun memenangi Pemilu. Partai Islam yang dimaksud adalah yang AD/ART Partai Politik tersebut berasaskan Islam. Umat Islam di Indonesia negara dengan umat Islamnya terbesar di dunia. Namun, mengapa Partai Islam tidak pernah sekalipun memenangi Pemilu di Indonesia? Tentu banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Insya Allah, tulisan yang akan datang akan membahas faktor faktor kegagalan umat Islam dalam politik di Indonesia.
Kembali ke tahun politik 2019. Situasi Partai Politik Islam di 2019 justru semakin runyam. Jika AD/ART Partai Politik yang dijadikan ukuran penilaian, dan AD/ART yang mencantumkan Islam sebagai dasarnya, maka saat ini hanya ada 3 Partai Politik Islam, yaitu PPP, PBB dan PKS. Tentu partai partai lain juga tidak terlepas dari pembelaan kepada Islam. Namun, jika AD/ART yang dijadikan rujukan yang mencantumkan Islam sebagai Dasar dari Partai Politik tersebut, maka hanya 3 partai itu untuk saat ini.
Ironinya, 3 Partai Politik Islam ini sedang menghadapi persoalan internal yang tentu sangat mengganggu perolehan suara yang akan berlangsung sekitar 80 hari lagi. Jika konflik internal tidak terselesaikan dengan baik dalam rentang waktu ini, maka bisa saja ada kemungkinan, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, Partai Politik Islam tidak lagi terwakili anggotanya di DPR periode 2019-2024. Suatu hal yang ironi sekali di negara yang umat Islam terbesar di dunia.
Undang-Undang mensyaratkan hanya yang meraih 4 persen dari suara sah yang bisa mengirimkan anggota partai untuk lolos ke Senayan. Diperkirakan 4 persen ini ntuk amannya sekitar 6 juta suara. Akankah PPP, PBB dan PKS meraup sekitar 6 juta suara?
PPP
PPP di bawah kepemimpinan Romi Romahurmuzy mengalami konflik yang berterusan. Pemilu tahun 2014, PPP di bawah kepemimpinan Suryadharma Ali meraih 8.157.488 suara (6,72 %). Saat itu, PPP mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Konflik internal tidak timbul ke permukaan, apalagi sampai masuk ke pengadilan. Di bawah kepemimpinan Romy, dualisme kepemimpinan yang pernah terjadi antara kubu Romy dan Djan Faridz. Konflik internal PPP berlangsung beberapa tahun dan tentu sangat menguras energi. Perpecahan tak bisa dihindari. PPP yang mendukung Ahok-Djarot di pilgub DKI 2017 dan PPP kembali mendukung Djarot 2018 di pilgub SUMUT, tentunya juga menjadi catatan penting bagi para simpatisan, kader dan pengurus internal PPP. Hengkannya beberapa vote getter bekas anggota DPR PPP yang pindah partai juga akan menurunkan suara PPP. Okky Asokawati, Achmad Dimyati Kusumah, Epyardi Asda, ketiganya anggota DPR yang pindah partai tentu akan sangat mengurangi suaran PPP. Mungkin ada puluhan bahkan ratusan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari dulunya dari PPP tahun 2014, tapi kemudian pindah partai atau tidak mau lagi mencalonkan diri di pemilu 2019 dari PPP. Konflik internal yang masih ada biarpun secara legalitas kubu Romi yang memenangkan di pengadilan ini juga akan menurunkan suara PPP. Split-ticket voting yang tinggi di basis pemilih PPP juga akan mendegradasi suara PPP. Bisa jadi suara PPP yang Prabowo kuat seperti di Aceh, Sumbar, Banten, DKI, dan beberapa daerah lainnya, akan menurunkan suara PPP. Perpindahah pilihan PPP ke Jokowi-Ma’ruf Amin dari yang sebelumnya memilih Prabowo juga akan diuji pada tahun 2019. Berbagai fenomena ini membuka kemungkinan PPP tidak lolos 4 persen Parlimentary Threshold. Jika ini terjadi, untuk pertama kali dalam sejarah PPP ikut Pemilu, jika PPP tidak punya lagi wakilnya di Senayan.
PBB
Partai Bulan Bintang menjadi Partai Islam terlemah dibanding PPP dan PKS. Untuk Pemilu 2014, PBB ikut serta namun tidak lolos ambang batas Parlemen. Suara PBB sebanyak 1.825.750 (1,46 persen). Ambang batas Parlemen 2014 adalah sebesar 3,5 persen. Saat pileg 2014, tidak ada konflik internal yang muncul ke permukaan. Tahun 2019, hingga hari ini tanggal 26 Januari 2019, PBB masih belum memutuskan akan mendukung capres-cawapres. Ini menunjukkan konflik yang mendalam sehingga sekalipun pemilu akan berlangsung tidak lama lagi, PBB masih belum menentukan pilihan capres dan cawapresnya. Sikap Yusril Ihza Mahendra, Ketum PBB, yang merapat kepada Jokowi-Ma’ruf, dan banyaknya caleg caleg DPR PBB yang mendeklarasikan mendukung Prabowo-Sandi, seperti caleg Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, DKI, dan sebagainya, tentu akan sangat menurunkan suara PBB di Pemilu 2019. Simpatisan PBB juga banyak yang kecewa dengan berlarut-larutnya pengumuman PBB untuk menentukan pilihan capres-cawapresnya. Apalagi caleg DPR PBB juga tidak maksimal. DCS KPU waktu itu mencantumkan hanya 382 caleg DPR dari PBB. Kemudian keputusan Bawaslu belakangan meminta KPU untuk meloloskan 95 lagi caleg PBB. Jadi, totalnya 477 caleg PBB untuk DPR. Total kursi yang diperuntukkan untuk DPR adalah 575. Menimbang berbagai kelemahan yang ada pada PBB, konflik internal dalam menentukan capres – cawapres, minimnya pendanaan, dukungan media, jaringan, dan sebagainya, kemungkinan besar, PBB kembali lagi tidak lolos untuk ambang batas Parlemen. 2014 saja tanpa ada konflik internal, ambang batas Parlemen 3,5 persen tidak tercapai karena PBB meraih hanya sekitar 1,46 persen. Apalagi untuk 2019, ambang batas Parlemen 2019, sebesar 4 persen.
PKS
Pemilu 2014, PKS meraih 8.480.204 suara (6.79 persen). Kemungkinan PKS akan tetap lolos ambang batas Parlemen karena anggota PKS terkenal militan dan berdisiplin untuk memenangkan partainya. Di banding PPP dan PBB, PKS kemungkinan akan menjadi satu satunya Partai Islam yang masih ada di Parlemen periode 2019-2014. Bagaimana pun saat ini, konflik internal terjadi di dalam tubuh PKS. Banyak sekali pengurus PKS yang mundur seperti di Jawa Timur, Bali, Aceh, Sumut, Sulsel dan sebagainya. Jika pengurus yang mundur akan sangat berpengaruh kepada suara. Deklarasi GARBI (Gerakan Arah Baru Indonesia) yang diinisasi oleh mantan Sekjen sekaligus mantan Ketum PKS, Anis Matta, tentu sangat mempengaruhi penurunan suara PKS. Konflik internal PKS dengan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, di depan publik, juga telah membawa dampak besar bagi PKS. Pendukung Anis Matta yang selama ini berkiprah dengan posisi yang sangat strategis (pernah menjabat sebagai Sekjen dan Ketum) tentu juga sangat berpengaruh bagi soliditas PKS. Memang ada faktor yang sangat menguntungkan PKS yaitu Legenda 212. Faktor 212 mendorong banyak orang untuk memilih PKS dan PBB. Namun, dengan adanya konflik internal yang berterusan di PBB dan PKS, banyaknya pengurus PKS yang mundur karena berbagai persoalan, kecewanya para pendukung Anis Matta, membawa dampak negatif kepada PKS. Semua ini jika semakin membesar, bisa menambah potensi kemungkinan PKS juga belum tentu lolos dari ambang batas Parlemen.
Persoalan Internal di Partai Politik Islam menjadi salah satu Persoalan Utama menghadapi Pemilu 2019. Jika Persoalan Internal ini tidak segera diatasi akan membawa dampak kegagalan untuk pertama kalinya Partai Politik Islam tidak ada wakilnya di Parlemen 2019-2024. Tentu ini akan sangat menyakitkan bukan hanya bagi PPP, PBB dan PKS, tapi juga khususnya bagi simpatisan Pendukung Partai Politik Islam. Legenda 212 yang begitu heroik berbanding terbalik dengan kondisi Partai Politik Islam 2019. Bagaimana mau menyatukan umat Islam, jika menyatukan internal partai dalam urusan domestik tidak bisa diselesaikan. Perlu kearifan semua pemangku kebijakan, untuk melakukan upaya damai yang menyejukkan di internal partai. Politik tidak terlepas dari kepentingan. Bisa saja menjelang 2019, pilihan saat ini berbeda. Namun, setelah 2019, bisa saja akan kembali bersama. Namun, jika perpecahan tidak diatasi, maka pasti kekalahan yang akan terjadi. Masih ada waktu untuk memperbaiki situasi dengan mengutamakan ukhuwwah dan kepentingan umat.
