Oleh Ahmad Sastra, Cendekiawan Muslim
Beredar tabloid abal-abal dengan alamat palsu yang isinya berpotensi menimbulkan pecah belah umat Islam. Siapa dibalik media sampah ini?
Demokrasi dan kampanye hitam adalah dua sisi mata uang yang tak mungkin dipisahkan.
Winston Churchil menyatakan, “Democracy is worst possible form of government” (demokrasi kemungkinan terburuk dari sebuah bentuk pemerinthan). Abraham Lincoln “Democracy is government of the people, by people, by people, and for people”.
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut John Locke ada dua asas terbentuknya negara. Pertama, pactum unionis yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk negara. Kedua, pactum suvjektionis, yaitu perjanjian negara yang dibentuknya.
Oleh Barat istilah politik didifiniskan menjadi upaya untuk meraih kekuasaan. Karena itu Montesquieu dari Perancis dan John Locke dari Inggris membagi kekuasaan demokrasi menjadi tiga level, pertama kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pembuat undang-undang.
Kedua, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang. Ketiga, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh badan peradilan.
Pada perkembangannya, demokrasi dimaknai variatif karena sangat bersifat interpretative subyektif. Setiap penguasa negara berhak mengklaim negaranya sebagai negara demokratis, meskipun nilai yang dianutnya/praktik politik kekuasaannya amat jauh dari prinsip dasar demokrasi.
Karena sifatnya yang interpretatif itu, kita mengenal berbagai tipologi demokrasi seperti demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi proletar, demokrasi komunis, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, dan demokrasi parlementer.
Multiinterpretasi ini sesungguhnya menunjukkan kelemahan sistem demokrasi itu sendiri. Interpretasi subyektif terhadap postulat demokrasi menguatkan indikator adanya self destructive atau dengan kata lain konsep demokrasi telah membawa cacat sejak lahir.
Apalagi jika ditambahkan dengan definisi politik yang sangat pragmatis yakni upaya untuk meraih kekuasaan semata. Demokrasi mengandung absurditas yang berpotensi menimbulkan malapetaka peradaban. Sebab secara genetik demokrasi itu destruktif.
Dengan demikian politik demokrasi adalah sebuah katarsitas atas nafsu kekuasaan tanpa berpijak kepada nilai-nilai moral dan etika agama. Manusia memang secara genetik memiliki nafsu untuk berkuasa. Definisi demokrasi yang diajukan oleh Abraham Lincoln meniscayakan adanya pengabaian nilai-nilai spiritual dalam praktek berdemokrasi.
Sebab seluruh pemikiran tentang demokrasi dikuasai oleh subyektivitas manusia tanpa campur tangan Tuhan. Hal ini dipertegas oleh Begawan demokrasi Sokrates yang mengatakan bahwa manusia adalah pusat segala sesuatu yang mampu mengatur dirinya sendiri.
Jika demikian, maka demokrasi secara genealogis adalah ateis dalam arti meniadakan peran Tuhan dalam merumuskan segala sesuatu tentang pengaturan manusia, kehidupan dan alam semesta.
Namun bisa juga demokrasi dimaknai sebagai antropomorpisme dalam arti menjadikan manusia sebagai Tuhan yang berhak menciptakan hukum dan aturan. Maka tidak mengherankan jika dalam demokrasi dikenal adagium suara rakyat suara Tuhan. Adagium ini bermakna bahwa tuhannya demokrasi adalah manusia.
Karena Tuhan dianggap tak memiliki peran sedikitpun dalam konsep dan praktek demokrasi, maka nilai-nilai moral tidak berlaku sama sekali. Itulah sebabnya orang-orang yang berkarakter curang, bohong, koruptif, manipulatif yang akan bisa bertengger diatas kursi-kursi kekuasaan demokrasi.
Orang-orang baik yang mencoba ingin mengubah nasib hidupnya dengan masuk ke pusaran busuk demokrasi justru seringkali dianggap aneh dan terpinggirkan. Bahkan banyak orang-orang baik oleh pusaran busuk demokrasi dijebak dan dipaksa untuk menjadi orang jahat.
Dalam sistem demokrasi setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh kekuasaan, tanpa ada standar moralitas tertentu. Akibatnya sistem ini telah berubah menjadi ajang akrobat politik bagi hasrat kekuasaan orang-orang yang mampu membeli suara rakyat.
Mereka tidak merasa takut, karena mayoritas pelaku demokrasipun melakukan money politic yang sama demi pertarungan meraih singgasana kekuasaan. Politik transaksional inilah yang kemudian mengkibatkan munculnya praktek korupsi sebagai cara untuk menutupi biaya politik ketika kampanye. Dari sinilah politik demokrasi menjelma menjadi politik kleptokrasi.
Celakanya, saat disatu sisi, masyarakat kecil hampir tidak diperhatikan oleh sistem politik yang sarat dengan ketidakadilan ini, namun disisi lain, masyarakat dipaksa untuk terus ikut andil mensukseskan pesta pemilu yang justru tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Jika rakyat melakukan perlawanan dengan tidak mau ikut pemilu, maka rakyat akan dibully dan dianggap bukan sebagai warga negara yang baik. Inilah ironi demokrasi yang hampir tak ada ujung pangkalnya, sementara rakyat tetap tak beranjak dari nasibnya yang memilukan.
Jika demikian, maka sistem demokrasi sebagai ajang pelampiasan syahwat kekuasaan tanpa landasan etika dan moral inilah yang meniscayakan berbagai bentuk kampanye hitam. Standar halal dan haram tidak dijadikan patokan oleh demokrasi, kecuali menang dan berkuasa, apapun caranya. Ujung dari kekuasaan demokrasi adalah materialisme. Dengan demikian demokrasi dan kampanye hitam adalah dua sisi mata uang yang tak mungkin dipisahkan.
