Austria, Gontornews — Pemerintah Austria akan mengeluarkan peraturan larangan berhijab bagi anak perempuan di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Rencana Pemerintah Austria itu juga berlaku bagi pengungsi dan migran di Austria.
Dikutip laman Aljazeera, Menteri Pendidikan Austria, Heinz Fassmann mengatakan, rancangan undang-undang tentang berjilbab bagi wanita Muslim di Austria akan dikeluarkan pada musim panas mendatang.
Pengumuman tersebut datang beberapa hari setelah Wakil Kanselir Heinz-Christian Strache, yang juga anggota Partai Kebebasan Austria (FPO) sayap kanan, mengusulkan larangan tersebut untuk melindungi gadis-gadis di bawah usia 10 yang memungkinkan akan dapat berintegrasi ke dalam masyarakat Austria.
Sebelumnya, pada Oktober 2017 lalu, Pemerintah Austria juga memberlakukan larangan bercadar dan akan dikenakan denda hingga $ 180 bagi yang melanggar. Larangan diberlakuka hanya beberapa minggu sebelum pemilihan umum berlangsung di Austria.
Perkembangan Islam di Austria termasuk cepat. Dari 8,75 juta penduduk negara Austria, diperkirakan ada 700.000 orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim. Akibatnya kecemasan dan Islamopobia di Pemerintahan Asutria muncul.
Laporan Islamofobia Eropa 2017 (PDF) mencatat 256 insiden Islamofobia terjadi di negara itu tahun lalu. Laporan itu menyimpulkan bahwa Muslim di Austria harus mendapatkan perilaku politik yang semakin otoriter di bawah koalisi OVP-FPO, Partai berkuasa sayap kanan di Austria.
FPO telah banyak dituduh sebagai partai Islamophobia, anti-Semitisme dan rasisme. Partai tersebut menggerakkan dukungan dengan memfokuskan pada hal yang dapat menimbulkan kemarahan pada pengungsi, migran dan Muslim pada umumnya.
“Dalam oposisi, FPO menggabungkan isu-isu sosial dengan rasisme, khususnya rasisme anti-Muslim,” kata Sabine Schatz, juru bicara Partai Sosial Demokratik kiri-tengah dari Austria (SPO).[Devi Lusiana]
