Den Haag, Gontornews — Pemerintah Belanda memanggil duta besar Rusia untuk Belanda terkait tanggapan Moskow terhadap putusan dalam persidangan tragedi pesawat MH17 tahun 2014.
Kementerian Luar Negeri Rusia pada hari Kamis mengatakan, Pengadilan Distrik Den Haag “mengabaikan ketidakberpihakan” dalam memberikan putusan, yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada tiga orang karena peran mereka dalam jatuhnya pesawat MH17 di Ukraina timur pada tahun 2014, yang menewaskan semua 298 orang di dalamnya.
“Dengan melakukan itu, Rusia mendiskreditkan negara konstitusional Belanda. Itu sama sekali tidak dapat diterima,” kata Kementerian Luar Negeri Belanda seperti dikutip oleh kantor berita AFP.
“Rusia sendiri melanggar hukum internasional dalam segala hal. Kami tidak bisa membiarkan ini berlalu… dan harus menunjukkan bahwa kami menghormati aturan hukum dan memiliki peradilan yang independen,” kata Menteri Luar Negeri Belanda, Wopke Hoekstra, dikutip seperti yang dikatakan oleh surat kabar Belanda AD.
Pengadilan Distrik Den Haag pada hari Kamis menghukum dua warga negara Rusia dan satu lagi warga negara Ukraina yang memiliki hubungan dengan dinas keamanan Rusia atas peran mereka dalam jatuhnya pesawat tersebut. Tetapi karena hukuman dijatuhkan secara in absentia, kecil kemungkinan para pria itu akan menjalani hukuman apa pun.
Tersangka keempat, warga negara Rusia, Oleg Pulatov, dibebaskan karena kurangnya bukti.
Rusia telah membantah semua keterlibatan dalam kecelakaan itu. Moskow juga menolak untuk mengekstradisi salah satu tersangka, dengan mengatakan itu ilegal menurut hukum Rusia.
Seperti diketahui, pesawat Malaysia Airlines MH17 jatuh di atas wilayah Ukraina pada tahun 2014 setelah lepas landas dari Amsterdam, ibukota Belanda. Boeing 777 itu menuju ke Malaysia ketika jatuh di Ukraina timur, yang terkunci dalam konflik antara pasukan Ukraina dan separatis yang terkait dengan Rusia pada saat itu.
Pengadilan memutuskan pada hari Kamis bahwa tidak diragukan lagi pesawat itu ditembak jatuh oleh sistem rudal Rusia dan bahwa Rusia memiliki “kontrol keseluruhan” atas pasukan separatis di Ukraina timur pada tahun 2014, membenarkan temuan oleh penyelidik internasional.
Ukraina menyambut baik putusan itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan putusan itu “penting”. Ia menambahkan bahwa mereka yang memerintahkan serangan itu juga harus diadili.
Signifikansi putusan tersebut telah meningkat dengan adanya fakta perang Rusia melawan Ukraina yang sedang berlangsung saat ini.[]
