Istanbul, Gontornews–Presiden Turki Tayyip Erdogan mengumumkan keadaan tiga bulan darurat, hal ini memungkinkan pihak berwenang untuk mengambil tindakan cepat dan efektif terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kudeta militer yang gagal akhir pekan lalu (20/7).
Erdogan, yang telah melakukan pembersihan massal terhadap lembaga negara sejak 15 Juli akibat kudeta gagal oleh faksi dalam militer, langkah itu sejalan dengan konstitusi Turki dan tidak melanggar aturan hukum atau kebebasan dasar warga negara Turki. “Tujuan dari deklarasi keadaan darurat adalah untuk mengambil langkah-langkah cepat dan efektif terhadap ancaman ini terhadap demokrasi, supremasi hukum dan hak-hak dan kebebasan warga negara kita,” kata Erdogan dirilis ArabNews.
Erdogan menuduh Fethullah Gulen yang berbasis di AS atas peristiwa di balik kudeta. Sementara Gulen membantah tuduhan itu.
Erdogan membuat pengumuman dalam siaran televisi pada akhir Rabu (20/7) malam di depan para menteri setelah pertemuan Dewan Keamanan Nasional yang berlangsung hampir lima jam.
Keadaan darurat, mulai berlaku setelah dipublikasikan di surat kabar resmi Turki, akan memungkinkan presiden dan kabinet untuk melewati parlemen dalam melewati undang-undang baru dan untuk membatasi atau menangguhkan hak dan kebebasan yang mereka anggap perlu.
Erdogan mengatakan gubernur daerah akan menerima peningkatan kekuasaan di bawah keadaan darurat, ia juga menambahkan bahwa angkatan bersenjata akan bekerja sesuai dengan perintah pemerintah.
“Eropa tidak memiliki hak untuk mengkritik keputusan ini,” tegas Erdogan. (fathur)
