Yogyakarta,Gontornews— Menutup tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyelenggarakan Sarasehan dan Refleksi Hukum Akhir Tahun dengan tema “Membaca Arah Politik Penegakan Hukum di Indonesia”. Sarasehan digelar di Kampus Fakultas Hukum UII, Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta, Selasa (20/12), dengan mengahdirkan pembicara Pakar Hukum Tata Negara UII, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH., SU. dan Pakar Hukum Pidana UII, Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH. Jalannya sarasehan secara resmi dibuka oleh Dekan FH UII, Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum seperti dilansir uii.ac.id
Dalam materinya, Prof. Mahfud menilai implikasi politik hukum pada tahun 2016 belum memuaskan. Hal ini bila melihat dari 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) hingga Oktober 2016 baru selesai 17 RUU yang disahkan menjadi UU. Bahkan dari 17 UU tersebut, belum menyentuh keperluan hukum yang mendasar bagi masyarakat. Menurutnya, yang menjadi prioritas dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 lebih berkaitan dengan politik praktis yang pro terhadap kepentingan politik.
Menyikapi isu penghidupan kembali GBHN, menurut Prof. Mahfud GBHN dirasa tidak diperlukan dalam sistem presidensial. Tetapi pasca reformasi negara dirasa semakin kacau, setiap daerah dan setiap masa membuat kebijakan sendiri-sendiri, kebijakan presiden dengan kebijakan presiden selanjutnya terputus, maka dirasa perlu GBHN dihidupkan lagi. “Dalam sistem presidensial GBHN tidak perlu, karena akan memperlemah sistem presidensial. Pada masa Orde Baru bukan karena Parlemen yang baik, tetapi kekuatan eksekutif (Presiden) yang kuat,” paparnya.
Selain itu mengenai RUU Perubahan UU KPK, Prof. Mahfud menilai keberadaan lembaga ini selain dilemahkan dari luar, juga lemah secara sendiri. Beberapa upaya pelemahan dari luar seperti Hak KPK untuk menyadap akan dihapus dan hanya boleh memproses korupsi diatas 50 Miliar. KPK lemah secara sendiri dengan banyak tidak melanjutkan proses kasus-kasus korupsi. ”Orang beranggapan KPK ada intervensi dari luar (dikendalikan). KPK tidak mempertanggungjawabkan secara akuntabel persoalan menghentikan kasus korupsi,” tandasnya.
Sementara Dr. Arif Setiawan dalam kesempatannya menyinggung perkembangan masyarakat mengenai hukum pidana yang lebih banyak pada perkembangan hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus dianggap sebagai ilalang yang mengganggu kehidupan rumah, tetapi disisi lain hukum pidana khusus juga dianggap sebagai taman bunga yang akan menghiasi rumah. ”Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena akan ada aturan peralihan (masa transisi),” ungkapnya.
Berkenaan dengan RUU Terorisme, menurut Dr. Arif Setiawan penegakannya mengarah pada penegakan dengan pendekatan preventif dan cenderung pre emptive. Menurutnya tidak sepenuhnya pre emptive itu buruk, seperti temuan bom panci belum lama ini. Namun demikian, penegakan hukum terorisme belum pernah diuji, seperti kasus Siyono. ”Tim investigasi nampaknya belum diuji, apakah siyono dalam status terduga dapat ditempuh tindakan hingga siyono meninggal dunia. Apakah penahanan dengan waktu yang lama tanpa disertai proses peradilan itu normal dari segi HAM,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut Dr. Arif Setiawan juga menyinggung Problem Advokat. Tidak adanya organisasi tunggal yang diakui berimplikasi pada pendidikan profesi advokat yang terbengkalai. Pendidikan profesi advokat menurut pendidikan tinggi 36 SKS (pasca S-1). Tetapi UU Advokat memberi kewenangan pada organisasi advokat untuk melakukan pendidikan advokat (5 bulan).
Keluarnya SK MA, menurut Dr. Arif Setiawan pendidikan advokat hanya sebatas seperti kursus. Ada juga pegangkatan sumpah advokat dapat didahulukan sebelum pendidikan. “Saya rasa akan menjadi permasalahan besar jika pendidikan advokat ditempuh semacam ini, karena advokat merupakan penegak hukum yang membutuhkan kualifikasi dan pengalaman yang mumpuni,” tandasnya. [Yuzaq Ardian/Al Hafidh]
