Pyongyang, Gontornews — Pemerintah Korea Utara, Senin (23/5/2022), melaporkan bahwa kasus demam yang terkonfirmasi berada di bawah 200.000 kasus untuk dua hari berturut-turut. Pemerintah Korea Utara sendiri menolak tawaran dari Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk membantu memerangi wabah Covid-19 pertama yang negara komunis tersebut konfirmasi.
Untuk pertama kalinya, pemerintah Korea Utara mengumumkan kasus Covid-19 pertamanya pada 12 Mei 2022 lalu. Hal ini memicu kekhawatiran banyak negara tentang kurangnya vaksin, infrastruktur medis yang tidak memadai serta potensi krisis pangan di negara berpenduduk 25 juta orang tersebut.
Pada Sabtu (21/5/2022), Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menawarkan vaksin Covid-19 kepada Cina dan Korea Utara namun urung mendapatkan tanggapan.
Pada Senin, Korea Utara melaporkan 167.650 pasien baru yang menderita demam dan satu kematian baru. Tercatat, lebih dari 2,33 juta dari 2,81 juta kasus yang terkonfirmasi sejak akhir April yang telah pulih pada Ahad (22/5/2022) malam. Sementara kasus kematian terkonfirmasi mencapai 68 kasus.
“Kesadaran krisis dan tanggung jawab lebih ditingkatkan di setiap wilayah, sektor, tempat kerja dan pos di seluruh negeri untuk mempertahankan giliran yang menguntungkan dalam upaya pencegahan epidemi. Semua penetrasi epidemi diperiksa melalui pelaksanaan penguncian dan blokade regional serta langkah-langkah pengetatan di tiap unit,” kata pemerintah Korea Utara sebagaimana dilansir kantor berita KNCA.
Seorang pejabat senior Amerika Serikat, Ahad, menduga pendekatan penanganan Covid-19 yang Korea Utara terapkan semakin menunjukkan kurang tanggapnya mereka dalam menangani Covid-19.
Faktanya, sejauh ini, Korea Utara belum mengonfirmasi berapa total orang yang telah menjalan tes dan dinyatakan positif Covid-19. Sebaliknya, otoritas kesehatan Korea Utara hanya melaporkan jumlah pasien dengan gejala demam sehingga para ahli kesulitan dalam menentukan skala gelombang Covid-19 yang sedang terjadi.
Lebih lanjut, Reuters melansir bahwa pihak berwenang di Korea Utara telah mendistribusikan makanan dan obat-obatan ke seluruh negeri. Mereka juga menugaskan petugas medis dari kalangan militer untuk membantu petugas kesehatan dalam mendistribusikan obat-obatan dan mengintensifkan pemeriksaan.
KCNA menambahkan pemerintah juga meminta para pabrik-pabrik farmasi untuk mempercepat produksi obat-obatan tanpa merinci jenis obat-obatan yang mereka produksi. [Mohamad Deny Irawan]
