Putrajaya, Gontornews — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama PM Malaysia Anwar Ibrahim berharap proses negosiasi batas laut teritorial bisa selesai. Batas teritorial laut ini mencakup perbatasan di Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan yang negosiasinya tuntas selama 18 tahun.
“Saya menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian Selatan setelah 18 tahun proses negosiasi, 18 tahun bisa diselesaikan. Alhamdulillah, berkta Dato’ Seri Anwar Ibrahim,” kata Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di kediaman resmi PM Malaysia, di Seri Perdana, Putrajaya, Malaysia, Kamis 8 Juni 2023.
Presiden juga berharap proses negosiasi perbatasan lainnya dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat, termasuk perbatasan di Sebatik dan Sinapad–Sesai.
Selain itu, Presiden Jokowi turut menyambut baik penyelesaian sejumlah memorandum of understanding (MoU) antara kedua negara, di antaranya terkait perjanjian lintas batas atau border crossing agreement, perjanjian perdagangan perbatasan atau border trade agreement, sertifikasi halal, dan kerja sama promosi investasi.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan PM Anwar juga membahas perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Presiden Jokowi mengapresiasi komitmen PM Anwar untuk memperkuat perlindungan PMI dan juga penegakan hukum yang adil bagi para pekerja Indonesia.
“Saya dan Pak Anwar sepakat untuk membentuk mekanisme khusus bilateral untuk menyelesaikan masalah-masalah pekerja migran Indonesia,” tutur Presiden sebagaimana dilansir Sekretariat Kabinet.
“Saya juga mendorong Community Learning Center di Semenanjung segera diwujudkan, dan juga WNI yang ada di Depo Imigrasi juga bisa segera dipulangkan, serta one channel system harus dioptimalkan,” lanjutnya.
Terakhir, Presiden mendorong kolaborasi untuk melawan diskriminasi kelapa sawit dan juga komoditas lainnya untuk terus diperkuat. Menurut Presiden, ia sangat menghargai misi bersama yang dilakukan Indonesia-Malaysia ke Brussels.
“Jangan sampai komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh Malaysia, oleh Indonesia, didiskriminasi di negara lain,” pungkas Presiden. [Mohamad Deny Irawan]
