Jakarta, Gontornews — Pemerintah Indonesia, Selasa (2/3/2021), menyerukan penghentian kekerasan terhadap demonstran penentang kudeta militer 1 Februari 2021. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menekankan bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar adalah prioritas utama.
“Bagi Indonesia, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar adalah prioritas nomor satu. Karena itu, Indonesia mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan dan kekerasan,” ungkap Menlu Retno sebagaimana dilansir Antara.
Sejumlah Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN melakukan pertemuan secara virtual guna membahas krisis politik Myanmar, Selasa. Dalam pertemuan tersebut, junta militer Myanmar menunjuk Wunna Maung Lwin sebagai Menteri Luar Negeri Myanmar.
Menlu Retno pun meyoroti terjadinya penangkapan terhadap warga sipil, di tengah perkembangan situasi yang dapat mengancam keberlangsungan transisi demokrasi Myanmar.
“Jika tidak segera diselesaikan dengan baik, maka (situasi ini) akan mengancam perdamaian dan keamanan di kawasan,” kata Retno.
Unjuk rasa anti kudeta militer 1 Februari di Myanmar telah terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Setiap demonstrasi berujung pada kerusuhan dimana aparat keamanan setempat menggunakan kekerasan. Akibat kekerasan tersebut, sejumlah warga sipil harus meregang nyawa dan mengalami luka-luka.
“Jika tidak segera diselesaikan dengan baik, maka (situasi ini) akan mengancam perdamaian dan keamanan di kawasan,” tutur Menlu Retno.
Sejauh ini, 21 pengunjuk rasa telah tewas sejak demonstrasi anti-kudeta militer 1 Februari merebak di sejumlah kota di Myanmar. Sementara junta militer mengonfirmasi 1 petugas kepolisian tewas dalam membendung aksi demonstrasi tersebut. [Mohamad Deny Irawan]
