London, Gontornews — Inggris pada hari Rabu (2/6) mengutuk milisi bersenjata yang bersekutu dengan Iran karena mengepung Zona Hijau di ibukota Irak, Baghdad.
“Hari ini saya berbicara dengan Perdana Menteri (Mustafa) Al-Khadhimi dari Irak untuk mengutuk ancaman baru-baru ini oleh kelompok-kelompok bersenjata terhadap Zona Internasional Baghdad,” kata Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab dalam sebuah tweet.
Pekan lalu, pasukan keamanan Irak menangkap komandan milisi Qasim Muslih, dalam sebuah langkah yang menurut sumber keamanan terkait dengan serangan di pangkalan yang menampung pasukan AS. Ia juga dicurigai mendalangi pembunuhan seorang aktivis pro-demokrasi terkemuka di tengah gelombang pembunuhan aktivis dan jurnalis yang dimulai pada 2019.
Setelah penangkapan, orang-orang bersenjata tak dikenal mengendarai kendaraan di sekitar kawasan diplomatik yang dijaga ketat, yang menampung kedutaan asing dan gedung-gedung pemerintah, sebagai unjuk kekuatan dan menuntut pembebasannya, kata seorang sumber keamanan.
“Kelompok-kelompok milisi ini merusak supremasi hukum dan keinginan rakyat Irak untuk perdamaian,” tambah Raab dikutip Arabnews.com.
AS pada hari Kamis juga mengutuk kekerasan dan serangan terhadap pengunjuk rasa.
“Pelanggaran kedaulatan Irak dan supremasi hukum oleh milisi bersenjata merugikan semua warga Irak dan negara mereka,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price, dua hari setelah dua warga Irak tewas dalam demonstrasi ribuan orang di Baghdad.
Sementara 28 orang lainnya terluka dalam protes yang diadakan untuk menuntut keadilan atas gelombang serangan mematikan terhadap aktivis dan jurnalis pro-demokrasi.
“Kami menyambut setiap upaya pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban milisi, preman, dan kelompok main hakim sendiri atas serangan mereka terhadap warga Irak yang menggunakan hak mereka atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai serta atas serangan mereka terhadap supremasi hukum,” kata Price.
“Amerika Serikat marah karena demonstran damai yang turun ke jalan untuk mendesak reformasi ditanggapi dengan ancaman dan kekerasan brutal,” tambah Price.
Pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan penculikan telah menargetkan lebih dari 70 aktivis sejak gerakan protes meletus melawan korupsi dan ketidakmampuan pemerintah pada 2019.
Sejak jatuhnya Presiden Saddam Hussein dalam invasi pimpinan AS tahun 2003, partai-partai politik telah mengendalikan kehidupan di Irak dan korupsi telah menjangkiti lembaga-lembaga negara. []
