London, Gontornews — Kantor Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, menjelaskan bahwa Inggris akan mengakhiri kebijakan penguncian wilayah pada 2 Desember 2020 mendatang. Inggris, lanjutnya, akan beralih kebijakan dari penguncian wilayah menjadi pembatasan regional yang lebih memprioritaskan wilayah dengan peningkatan kasus Covid-19 terparah.
PM Boris menjelaskan bahwa penguncian wilayah telah menuai kritikan baik dari kalangan pebisnis maupun dari partai politik pendukungnya. Bagi para pengkritik, kebijakan penguncian wilayah menimbulkan konsekuensi ekonomi yang buruk bagi negara.
Sebagai informasi, gelombang kedua infeksi Covid-19 di Inggris menyebar den merata. Namun, penasihat ilmiah, Senin (16/11), mengingatkan bahwa pembatasan regional saja tidak cukup sembari menyerukan tindakan lebih keras untuk mencegah penguncian wilayah selanjutnya.
“Perdana Menteri dan penasihat ilmiahnya yakin virus itu masih ada. Tanpa pembatasan regional, virus dapat lepas kendali sebelum vaksin dan pengujian massal berpengaruh,” ungkap jurubicara Perdana Menteri Inggris kepada Reuters.
“Hal itu akan membahayakan kemajuan yang telah dibuat negara dan, sekali lagi, berisiko mengalami tekanan yang tidak dapat ditoleransi oleh NHS (National Health Service),” imbuhnya.
Berbeda dengan sejumlah negara Eropa, Inggris mengalami kenaikan angka kematian akibat Covid-19 tertinggi. Pun dengan kontraksi ekonomi yang dialami oleh sebagian besar negara-negara G7 secara umum.
Rencananya, Boris akan mengumumkan rencana musim dingin Covid-19 pada Senin (23/11) mendatang. Salah satu rencana yang diharapkan yaitu dengan memperluas area-area pembatasan yang lebih tinggi dengan sistem berjenjang.
Pemerintah Inggris berdalih bahwa jika pasien Covid-19 membanjiri rumah sakit, sektor ekonomi juga akan ikut terdampak. Karenanya, Partai Buruh meminta pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan bagi dunia bisnis yang terdampak penguncian wilayah tersebut. [Mohamad Deny Irawan]
