New York, Gontornews — Komite untuk Perlindungan Jurnalis (CPJ) yang berkantor pusat di New York, Amerika Serikat, Selasa (10/9), merilis daftar 10 negara yang paling buruk menyensor pers.
Kesepuluh negara itu yaitu: Eritrea, Korea Utara, Turkmenistan, Saudi Arabia, Cina, Vietnam, Iran, Guinea Ekuatorial, Belarusia, dan Kuba.
Laporan CPJ menyebutkan, Eritrea menjadi negara yang paling buruk sensornya terhadap media.
Sebagaimana dirilis Aljazeera, pengawas media internasional itu membeberkan langkah-langkah ekstrem yang diambil oleh otoritas di sembilan negara lain, termasuk Korea Utara, Cina dan Arab Saudi.
Komite Pelindung Jurnalis (CPJ) yang berbasis di AS mengatakan pada hari Selasa (10/9), tiga negara terburuk untuk sensor pers – Eritrea, Korea Utara dan Turkmenistan – menggunakan media “sebagai corong negara, dan jurnalisme independen dilakukan dari pengasingan”.
Negara-negara lain dalam daftar 10 teratas “menggunakan kombinasi taktik tumpul seperti pelecehan dan penahanan sewenang-wenang serta pengawasan canggih dan peretasan yang ditargetkan untuk membungkam pers independen,” kata laporan itu.
Arab Saudi, Cina, Vietnam dan Iran – masing-masing peringkat keempat hingga ketujuh – gemar memenjarakan dan melecehkan para jurnalis dan keluarganya.
Ketiga negara itu secara ketat melakukan pemantauan secara digital serta penyensoran internet dan media sosial.
Guinea Ekuatorial, Belarus dan Kuba juga masuk dalam daftar 10 negara yang paling ketat menyensor media massa.
CPJ juga mencatat bahwa kondisi wartawan dan kebebasan pers di negara-negara yang dilanda perang seperti Suriah dan Yaman sangat sulit, tetapi tidak harus semata-mata disebabkan oleh sensor pemerintah.
Pemeringkatan didasarkan pada faktor-faktor termasuk pembatasan pada media milik pribadi atau independen; hukum pencemaran nama baik; pembatasan penyebaran berita palsu; pemblokiran situs web; pengawasan jurnalis oleh otoritas; persyaratan lisensi untuk media; dan peretasan.
“Internet seharusnya membuat sensor menjadi usang, tetapi itu tidak terjadi,” kata Joel Simon, direktur eksekutif CPJ, dalam sebuah pernyataan. [RM]
