Kabul, Gontornews — Para pejabat di Kabul menyambut baik rencana pemerintah baru AS untuk meninjau kesepakatan damai antara Washington dan Taliban yang membuka jalan bagi penarikan lengkap pasukan pimpinan AS dari Afghanistan pada Mei.
Penasihat Keamanan Nasional Presiden Joe Biden Jake Sullivan pada hari Sabtu mengatakan kepada mitranya dari Afghanistan, Hamdullah Mohib, bahwa Washington akan meninjau perjanjian tahun lalu – masalah yang telah lama dituntut oleh Kabul – sebagai tanda kemungkinan perubahan kebijakan di Gedung Putih di bawah kepemimpinan barunya.
Kesepakatan itu, ditandatangani di Doha pada Februari 2020, menyusul pembicaraan rahasia antara pemerintahan Donald Trump dan para pemimpin Taliban. Dengan perjanjian ini Taliban berkomitmen untuk mengurangi konflik di Afghanistan dan terlibat dalam negosiasi dengan pemerintah Afghanistan.
Namun, kekerasan telah meningkat sejak penandatanganan perjanjian yang juga memaksa Kabul untuk membebaskan ribuan tahanan Taliban, memperburuk hubungan Presiden Ashraf Ghani dengan Washington.
“Kami menyambut baik niat AS untuk meninjau perjanjian AS-Taliban Februari 2020,” kata Sediq Sediqqi, wakil menteri dalam negeri Afghanistan, dalam tweet setelah percakapan Sullivan dengan Mohib.
“Perjanjian tersebut belum mencapai tujuan yang diinginkan untuk mengakhiri kekerasan Taliban dan membawa gencatan senjata yang diinginkan oleh rakyat Afghanistan. Taliban tidak memenuhi komitmennya.”
Jurubicara Mohib, Rahmatullah Andar, mengatakan kepada Arab News bahwa para pemimpin keamanan Afghanistan telah menekankan pentingnya gencatan senjata, perdamaian yang adil, dan Afghanistan yang demokratis.
Taliban memerintah Afghanistan dari 1996 hingga kedatangan pasukan pimpinan AS pada 2001.
Andar mengatakan bahwa Afghanistan tetap berkomitmen pada “kemitraan dasar dengan AS,” dan akan bekerjasama dengan Washington dalam keamanan, perdamaian, kontraterorisme, dan keterlibatan regional.
Sementara itu, Taliban mengatakan bahwa mereka mengharapkan pemerintahan AS yang baru tetap berpegang pada kesepakatan Februari.
“Permintaan Imarah Islam kepada pemerintahan baru di Amerika yaitu implementasi penuh dari kesepakatan Doha,” kata Jurubicara Taliban, Zabihullah Mujahid, kepada Arab News.
“Perjanjian Doha resep terbaik dan satu-satunya peta jalan untuk mengakhiri perang di Afghanistan dan untuk penarikan pasukan AS. Imarah Islam berkomitmen untuk perjanjian tersebut,” katanya.
Berdasarkan kesepakatan itu, Taliban setuju untuk memutuskan hubungan dengan “kelompok teroris” dan menghentikan serangan terhadap pasukan pimpinan AS.
Pejabat administrasi Trump mengklaim bahwa tidak ada serangan oleh Taliban terhadap pasukan AS sejak penandatanganan kesepakatan.
Ribuan tentara AS telah meninggalkan Afghanistan sejak Februari, dan hanya 2.500 yang tersisa di negara itu bersama dengan 30.000 kontraktor asing.
Para analis Afghanistan berbeda pendapat menyikapi pengumuman pemerintah baru AS itu.
Tamim Asey, mantan wakil menteri pertahanan, mengatakan penilaian ulang kesepakatan itu dapat memperlambat penarikan AS.
“Saya sekarang yakin bahwa AS akan memperlambat penarikan pasukannya sampai tinjauan kebijakan selesai,” katanya.
Toreq Farhadi, mantan penasihat pemerintah, mengatakan kepada Arab News, kemungkinan hanya ada “perubahan kecil dalam penilaian ulang” karena AS ingin mengakhiri perang.
Namun, Taj Mohammad, mengatakan bahwa peninjauan atas kesepakatan itu dapat mengarah pada “gelombang pertempuran baru.”
“Taliban dan beberapa kelompok di Afghanistan menentang ini karena itu bisa dilihat sebagai pendorong kehadiran pasukan AS,” katanya. []
