Amman, Gontornews — Para pemimpin Fatah dan Hamas sepakat untuk membuat daftar terpadu yang akan menjadi dasar pemerintah koalisi Palestina. Perjanjian tersebut, seperti dirilis Arabnews.com, merupakan faktor kunci dalam keputusan untuk mengadakan pemilihan — yang pertama di Palestina dalam 15 tahun — pada 22 Mei.
Rincian kesepakatan itu dibahas pada pertemuan di Istanbul dan Kairo, dan menjadi dasar pertukaran surat antara pemimpin Hamas Ismael Haniyeh dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Kompromi tampaknya telah dibuat oleh kedua belah pihak, terutama oleh Hamas, yang menerima bahwa “PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) merupakan satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina, dan bertanggung jawab atas semua masalah politik eksternal dan negosiasi serta semua masalah yang terkait dengan perang dan perdamaian.”
Namun, Fatah, yang telah secara efektif mengendalikan PLO selama beberapa dekade, mengakui bahwa organisasi tersebut membutuhkan reformasi dan penguatan sehingga dapat mewakili semua kelompok Palestina dengan lebih baik dan agar keputusannya diikuti semua kelompok.
Dengan menyetujui menjadi bagian dari PLO dan di bawah payung politiknya, Hamas dapat menghindari masalah yang dihadapinya pada tahun 2006 ketika menolak untuk mengakui Israel. PLO bertukar surat pengakuan dengan Israel pada tahun 1993.
Hamas dan Fatah juga setuju untuk berbagi kelebihan suara dalam pemilihan pemerintah persatuan nasional yang akan menjalankan urusan di Gaza dan Tepi Barat, dan mengendalikan penuh atas semua wilayah Palestina.
Kedua belah pihak sepakat bahwa pemerintah baru “akan bekerja untuk menyatukan hukum dan lembaga, dan memiliki kendali keamanan atas semua bidang.”
Pemerintah koalisi tampaknya memberi rakyat Gaza kesempatan untuk menjalankan kebebasan bergerak dan mendapatkan keuntungan dari pekerjaan pembangunan kembali di daerah kantong itu.
Menurut perjanjian tersebut, salah satu tujuan utama pemerintah koalisi yang berusaha untuk menghidupkan kembali ekonomi Gaza yang terpukul yaitu gencatan senjata jangka panjang dengan Israel untuk mempersiapkan landasan bagi pembangunan kembali secara luas.
Perjanjian tersebut juga menyerukan agar bandara Gaza dan semua penyeberangan dipulihkan secara permanen seiring dengan pembentukan koridor keamanan antara Gaza dan Tepi Barat.
Hamas dan Fatah juga sepakat tentang perlunya perubahan peran presiden Palestina, dengan seruan untuk merombak struktur politik Palestina, “terutama peran presiden, pemerintah, dan dewan legislatif.”
Perubahan harus dilakukan sebelum pemilihan presiden yang dijadwalkan pada 31 Juli, tambahnya.
Kedua faksi juga sepakat bahwa “kampanye pemilu harus beradab, penuh hormat, serta menghindari pelecehan dan fitnah dari semua pihak”.
Menurut kesepakatan, hasil pemilu , apa pun hasilnya akan diakui. []
