Tokyo, Gontornews — Kementerian Kesehatan Jepang memperingatkan pemerintah pusat mengenai risiko COVID-19 yang bisa kapan saja menyebar lebih luas di Jepang. Namun, Menteri ekonomi menyebut bahwa pemerintah belum memikirkan penetapan status darurat COVID-19.
Hingga Rabu (25/3), Jepang mengonfirmasi 1.314 kasus COVID-19 belum termasuk 712 kasus di kapal Diamond Princess yang bersandar di Yokohama. Sementara kasus kematian akibat COVID-19 di Jepang mencapai 45 kematian di luar 10 kematian di kapal pesiar.
“Saya telah memberi tahun Perdana Menteri Abe tentang risiko tinggi penyebaran COVID-19 secara luas,” kata Menteri Kesehatan Jepang, Katsunobo Kato, dilansir Reuters.
Namun, Menteri Ekonomi Jepang, Yasutoshi Nishimura, mengatakan, bahwa dalam pertemuan segitiga antara PM Abe dengan dua jajaran kementeriannya tersebut, pemerintah belum mempertimbangkan peningkatan status darurat saat ini.
Dalam revisi aturan yang mencakup situasi COVID-19, PM Abe dapat meningkatkan status darurat jika penyakit itu menimbulkan ancaman besar bagi kehidupan. Ia juga dapat meningkatkan status darurat jika penyebaran virus dapat mengancam kerusakan ekonomi yang serius.
Jika status darurat ditingkatkan, pemimpin daerah yang terdampak virus dapat mengambil langkah meminta semua warga tinggal di rumah. Mereka juga berhak untuk menutup sekolah maupun fasilitas umum lainnya juga dibenarkan untuk membatalkan acara dengan konsentrasi masa besar.
Keputusan pemerintah untuk membentuk gugus tugas untuk menentukan status darurat COVID-19, diperlukan menyusul lonjakan kasus baru COVID-19 di sejumlah wilayah. Tokyo, misalnya, melaporkan 212 kasus baru pada Rabu (25/3).
Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, pun menginstruksikkan kepada para warga untuk menghindari kegiatan yang tidak penting hingga 12 April mendatang.
Koike juga meminta kota-kota di sekitar Tokyo seperti Saitama, Chiba dan Kanagawa untuk menahan diri perjalanan menuju Tokyo jika tidak mendesak. Gubernur Prefektur Kanawaga pun menginstruksikan agar warganya tetap tinggal di rumah selama akhir pekan ini.
“Pemerintah pusat dan daerah bekerjasama untuk menangani situasi kritis ini guna mencegah penyebaran virus,” kata Kepala Sekretaris Kabinet, Yosihide Suga. [Mohamad Deny Irawan]
