Gara-gara ucapan Donald Trump, Palestina marah. Bentrok fisik dan kekerasan kembali bergolak di sana. Sejumlah pemimpin mengecam keras kebijakan Pemerintah AS. Dunia pun memanas. Muncul kekhawatiran, bara Yerusalem akan menyulut peperangan besar.
Menjelang akhir pekan pertama Desember 2017, Presiden AS Donald Trump membuat kejutan. ‘’Ini sudah saatnya untuk mengakui secara resmi Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel,’’ ungkap Donald Trump di Washington DC (6/12).
Melalui konferensi pers di Gedung Putih, Trump menegaskan: ” Israel memiliki hak untuk menentukan ibu kotanya. Hari ini Yerusalem adalah kursi bagi pemerintah modern Israel, rumah bagi parlemen Israel, Knesset, rumah bagi Mahkamah Agung.”
Selain mendeklarasikan pengakuan Yesusalem sebagai Ibukota baru Israel. Presiden eksentrik itu juga memerintahkan jajaran Kementerian Luar Negeri AS untuk segera memindahkan markas kedubesnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Kado 70 Tahun Israel
Israel dan sekutunya, tentu saja, menyambut deklarasi itu dengan sukacita. Presiden Israel, Reuven Rivlin, menyebut itu sebagai kado terindah menjelang 70 tahun berdirinya negara Israel. “Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan relokasi semua kedutaan ke kota itu, merupakan tanda pengakuan hak orang-orang Yahudi” ujarnya.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan, keputusan itu bersejarah bagi negaranya. Menurutnya, Yerusalem telah menjadi ibu kota Israel selama hampir 70 tahun.
“Yerusalem menjadi fokus dari harapan, impian, dan doa kami selama 3.000 tahun. Yerusalem telah menjadi ibu kota orang-orang Yahudi selama 3.000 tahun,” katanya seperti dikutip Kompas.com.
Sebaliknya, kemarahan datang dari Palestina, dunia Islam, serta negara-negara pro-kemerdekaan Palestina. Pemimpin HAMAS dan mantan PM Israel menyerukan perlawanan, infada baru sampai Al Quds atau Yerusalem menjadi sepenuhnya kembali ke pangkuan Palestina.
Ajakan serupa datang dari ulama internasional Yusuf Qardhawi dan Presiden Turki Erdogan. Keduanya minta Muslim Internasional bergerak dengan aksi nyata. Maka, aksi dan demo melawan kebijakan sepihak AS tak hanya bergelola di Palestina dan Timur Tengah, melainkan juga kota-kota besar di Indonesia.
Melanggar Hukum Internasional
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk Trump yang disebutnya bertolak-belakang dengan hukum internasional dan resolusi PBB. AS, kata dia, melanggar Resolusi 478 Dewan Keamanan –yang mengutuk upaya pencaplokan Israel atas Yerusalem Timur dan mendesak negara anggota PBB untuk menarik misi mereka dari Yerusalem.
Sempat menyebut Israel sebagai negara teroris, Erdogan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk melakukan tindakan tegas untuk membatalkan deklarasi Trump. Seperti menyindir Trump, Erdogan menegaskan: “Para pemimpin negara besar bertugas mewujudkan perdamaian, bukan menciptakan konflik.”
Sejarah mencatat, Israel menjadi negara penjajah, hasil pendudukan atas wilayah Palestina. Dari waktu ke waktu mereka melakukan perluasan bertahap wilayah Israel dari 1947 sampai hari ini, di mana hak otonomo Palestina makin terdesak, hingga tinggal Gaza dan sebagian Tepi Barat. Yerusalem Timur, yang lama digadang=gadang menjadi Ibukota Palestina Merdeka, belum kesampaian.
“Sekarang, dengan kekuatan polisi dan militernya, mereka menyerang anak-anak dan pemuda, dan menyebar teror,” kata Erdogan, sebagaimana dikutip Xinhua. Dia menggambarkan Yerusalem sebagai garis merah buat Dunia Islam.
Seraya mengajak negara-negara OKI untuk bersikap, Erdogan mengancam akan memutukan hubungan diplomatik dengan Israel.
Sumber Konflik Palestina-Israel
Status Yerusalem termasuk masalah inti sumber konflik Palestina-Israel. Tak aneh, bila Keputusan Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel juga menuai kemarahan dari para pemimpin dunia lainnya. Mereka berpandangan, langkah unilateral tersebut mengancam stabilitas kawasan. Bahkan berpotensi menghancurkan prospek pencapaian perdamaian menyeluruh dan permanen antara Israel dan Palestina.
Tak kurang dari Presiden Joko Widodo sendiri mengaku dongkol dengan kebijakan Presiden Donald Trump. “Saya dongkol dan jengkel. Kita sedang mengantisipasi sikap Korea Utara, eh ternyata ada deklarasi seperti itu.’’ Dalam KTT ASEAN di Filipina, Trump tak sedikit pun menyinggung kebijakan kontroversialnya itu.
Perdana Menteri Inggris Theresa May menolak keputusan AS soal Deklarasi Yerusalem tidak akan membantu upaya perdamaian di wilayah tersebut. Menurutnya, Yerusalem pada akhirnya harus dibagi antara Israel dan negara Palestina masa depan.
“Keputusan itu patut disesalkan. Perancis tidak setuju dan menentang semua yang bertentangan dengan undang-undang internasional dan semua resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa,” kata Presiden Prancis Emmanuel Macron kepada wartawan pada sebuah konferensi pers di Aljiers.
Macron berpendapat, “Status Yerusalem adalah masalah keamanan internasional yang menyangkut seluruh masyarakat internasional. Status Yerusalem harus ditentukan oleh orang Israel dan Palestina dalam kerangka perundingan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.” katanya.
Rusia mengaku khawatir konflik antara Israel dengan Palestina akan semakin parah oleh keputusan terbaru Trump memindahkan kantor perwakilan Amerika Serikat ke Yerusalem.
Di Iran, Ayatollah Ali Khamenei menanggapi berita ini dengan menyatakan bahwa deklarasi AS itu merupakan tanda ketidakmampuan dan kegagalan politik luar negeri negara tersebut. Iran mendukung kelompok-kelompok pembebasan Palestina yang bertempur menggunakan senjata melawan Israel.
Dia percaya, rakyat Palestina akan keluar menjadi pemenang dalam memperjuangkan kemerdekaan.
Pemerintah Pakistan menilai Trump jelas melanggar hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Sementara, Presiden Lebanon, Michel Aoun, berkata: “Keputusan AS mengancam proses perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.”
Yordania, melalui Juru bicara pemerintah Yordania, Mohammad Al Momani, menganggap keputusan tersebut ilegal. Keputusan tersebut mengawali status final dari negoisasi yang dapat memicu kemarahan, dan mengobarkan emosi umat Islam dan Kristen di seluruh negara Arab dan Islam.
Kota Suci Tiga Agama
Status Yerusalem, yang merupakan tempat suci bagi para penganut Islam, Yahudi dan Kristen, merupakan salah satu masalah paling tajam yang harus dihadapi dalam upaya mewujudkan kesepakatan perdamaian antara Israel dan Palestina.
Selama ini, masyarakat internasional tidak mengakui kedaulatan Israel di seluruh Yerusalem dan meyakini bahwa status kota tersebut harus diselesaikan dengan jalan perundingan.
Sejumlah negara besar seperti China, Rusia, dan Iran mengecam rencana Amerika Serikat untuk memindahkan kantor kedutaan mereka ke Yerusalem.
Reuters melaporkan, kebijakan itu berarti mengakui kota suci tiga agama tersebut sebagai ibu kota Israel.
Pemerintah Beijing mengatakan bahwa kebijakan Amerika Serikat berpotensi “memperuncing konflik regional” di Timur Tengah, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang.
“Semua pihak harus berbuat lebih banyak demi perdamaian di kawasan ini, mereka harus lebih berhati-hati, dan menghindari langkah-langkah yang bisa memicu kerusuhan baru di kawasan,” kata Geng.
Meski tidak terlalu aktif dalam persoalan regional Timur Tengah, China sudah sejak lama menyatakan sikap bahwa Palestina harus bisa mendirikan negara merdeka.
Menanggapi suara negatif dunia internasinal, pihak Keduber AS di Jakarta mencoba memela diri dengan mengatakan bahwa keputusan itu telah melewati proses konsultasi dengan sejumlah kolega dan mantra strategisnya, termasuk Indonesia. Klaim ini telah dibantah Menlu RI Retno Marsudi.
Kalangan pakar menilai, keputusan Donald Trump adalah politis, demi kepentingan pemenangan pemilu tahun 2018. Langkah ini sebagai upaya membujuk kalangan Kristen Evangelis dan Yahudi agar tetap memilih Partai Republik. Apalagi oisu ini juga masuk bagian janji kampanye Trump dalam Pilpres AS tahun lalu.
Analisis politik itu terkonfirmasi oleh pernyataan Trump sendiri saat konferensi pers. “Walaupun presiden-presiden (AS-red) sebelumnya telah membuat janji saat kampanye, mereka tidak bisa melaksanakannya. Hari ini, saya melaksanakan (janji saya, red).”
Sebenarnya, Keputusan Trump itu membahayakan peranan historis AS sebagai penengah dalam konflik Israel-Palestina. Ini juga menimbulkan masalah terhadap hubungan dengan sekutu-sekutu Arab, yang diandalkan Washington untuk membantunya melawan Iran dan memerangi kalangan milisi Islamis Sunni.
Memang, Israel menganggap Yerusalem sebagai ibu kotanya yang abadi dan tak terbagi, serta menginginkan semua kedutaan asing ditempatkan di sana.
Pada saat yang sama, Palestina menginginkan Yerusalem menjadi ibu kota negara Palestina merdeka di masa depan.
Al-Quds direbut Israel pada 1967. Pencaplokan terus berlangsung, meski ditentang oleh dunia internasional, termasuk PBB. Kebijakan ahistoris Trump dikhawatirkan menimbulkan konflik baru yang bermuara pada peperangan besar antara kelompok Pro Palestina dan kelompok Pro Israel. Bila itu terjadi, maka Perang Dunia III akan berkobar.
Paus Fransiskus pun Protes
Sejatinya, nada protes sudah disampaikan Paus Fransiskus di Roma, Vatikan. Menurut New York Times, beberapa jam sebelum Trump deklarasi, Vatikan sudah membuat permohonan agar Trump tidak menimbulkan ketegangan baru di Yerusalem.
“Saya tidak dapat diam dalam keprihatinan mendalam melihat situasi yang telah berkembang. Saya ingin menyeru sepenuh hati untuk memastikan bahwa setiap orang berkomitmen untuk menghormati status quo kota, sesuai dengan resolusi PBB,” kata Fransiskus.
“Yerusalem adalah kota yang unik: suci bagi orang Yahudi, Kristen, dan Muslim. Sebab Tempat Suci untuk agama yang dihormati dan menjadi simbol khusus untuk perdamaian,” imbuhnya.
Kepala Gereja-gereja lokal di Yerusalem juga mengirimkan surat terbuka penolakan kepada Donald Trump. Mereka meminta Presiden Trump untuk tetap mempertahankan status quo atau status internasional Yerusalem yang selama ini berlaku.
“Tanah Yerusalem adalah tanah perdamaian, kota Tuhan. Kota perdamaian bagi kami dan bagi dunia. Namun, sayangnya, tanah suci itu, kini menjadi tanah konflik.”[Dedi Junaedi]
