Pontianak, Gontornews — Pilpres (Pemilihan Presiden) dan Pileg (Pemilihan Legislatif) yang akan berlangsung di tahun 2019 telah menuai sejumlah kecaman dan kontrovesi dari berbagai pihak. Fenomena tersebut kemudian disebut sebagai fenomena politik tadzir, karena akan banyak menghabiskan anggaran dan waktu.
Kepada Gontornews.com, Dr Syarifah Ema Rahmaniah Almuthahar, Med, pemerhati politik, menuturkan bahwa selain rumit proses Pileg kali ini juga sangat tinggi cost yang dikeluarkan. “Baik oleh penyelenggara Pemilu namun juga peserta Pemilu,” sambung wanita penggagas gerakan Pemuda Pembaharu Desa (2016-sekarang) ini.
Jumlah partai yang terlalu banyak juga semakin menambah ketidakefektifan perekrutan kader terbaik dari partai-partai tersebut. “Akhirnya, bukan pencerdasan politik yang terjadi, namun bagi-bagi politik,” ujar wanita berkacamata kelahiran Pontianak, 27 Agustus 1977 tersebut.
Dr Ema, doktor Ilmu Politik di Universiti Kebangsaan Malaysia ini pun lantas memberikan beberapa masukannya terhadap proses politik saat ini. Pertama, isu keterwakilan perempuan di parlemen itu hanya bersifat parsial alias akal-akalan saja untuk memenuhi kuota 30 persen.
“Seharusnya hal itu dijadikan sebagai dorongan agar partai serius mendukung keterpilihan perempuan di parlemen. Bukan sekedar untuk memenuhi kuota peserta Pemilu,” terang penggagas Sekolah Politik untuk Perempuan (2015) ini.
Kedua, guna mendukung kekuatan perempuan dalam pemilu, maka sebaiknya perlu dipilah kertas suara untuk pemilih perempuan dan laki-laki agar teridentifikasi pada tahap rekapitulasi para pemenang dalam Pilpres dan Pileg didukung oleh pemilih perempuan atau laki-laki.
Ketiga, UU (Undang-Undang) netralitas ASN yang nyatanya mempunyai hak pilih justru menunjukkan ada upaya untuk mematikan daya kritis masyarakat terkait para peserta Pemilu.
Keempat, siapa pun yang terpilih sebagai anggota legislative dan presiden atau wakil presiden tahun 2019, semua bertanggungjawab mengembalikan semangat kebangsaan dan kebersamaan anak-anak bangsa Indonesia yang telah terluka karena Pemilu ini.
“Kembalikan kepercayaan public bahwa Pemilu dilakukan untuk perubahan Indonesia lebih baik dan bukan untuk sekelompok orang yang berkepentingan,” sentil penulis buku, “Dinamika Demokratisasi Konteks Ke-Indonesiaan”, yang diterbitkan tahun 2013 itu.
Kelima, kembali ke khittah Pondok Modern Darussalam Gontor yakni siap memimpin dan siap dipimpin. Apapun hasil Pemilu 2019 nanti, semua warga Indonesia harus bisa menerima keputusannya dan bertanggungjawab menjalankan amanah sesuai tugasnya masing-masing. <Edithya Miranti>
