Jenewa, Gontornews — Kesepakatan Jenewa mengenai konflik Libya yang digelar minggu ini gagal menemukan kesepakatan damai. Pertemuan antara Pemerintah Libya dengan kelompok Khalifah Haftar yang ditengahi PBB berakhir tanpa ada kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung sepuluh bulan.
PBB dalam sebuah pernyataan menjelaskan, PBB tengah melakukan upaya untuk mengakhiri konflik di Libya dengan menggelar pertemuan antara Lima perwira senior dari pemerintah Libya yang diakui secara internasional (GNA) dengan lima dari Tentara Nasional Libya (LNA) yang dipimpin Khalifa Haftar dan ditengahi oleh utusan PBB, Ghassan Salame di kota Jenewa, Swiss.
Pertemuan yang dimaksudkan untuk membicarakan soal gencatan senjata sementara menuju genjatan senjata permanen berakhir tanpa mengakhiri konflik.
Namun demikian, pernyataan yang disampaikan Sabtu (7/2) kemarin mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih kepada kedua pihak karena setuju untuk datang ke Jenewa dengan semangat profesional dan positif tinggi mereka selama diskusi.
Hoda Abdel Hamid dari Aljazeera menjelaskan, dua hari yang lalu, Salame mengatakan, telah ada kemajuan dalam perundingan kedua belah pihak.
“Dia berharap bahwa mereka bisa mencapai semacam kesepakatan atau jalan tengah tetapi itu tidak terjadi,” katanya.
Saat itu, Salame juga mengeluarkan pernyataan yang isinya bahwa perlunya gencatana senjata untuk mengakhiri konflik dan menjaga kedaulatan Libya. Namun, permintaan GNA untuk menarik mundur pasukan Haftar ke wilayah sebelum April 2019, yaitu untuk kembali ke Benghazi, tidak mendapat persetujuan dari Haftar.
Akan tetapi, baik GNA maupun LNA sepakat untuk mempercepat mengatasi masalah warga sipil yang terdampak konflik agar mereka dapat kembali ke tempat tinggal mereka.
Salame juga mengatakan, negara-negara asing yang mendukung kedua pihak sedang melanggar embargo senjata dan amunisi dan terus memberikan dukungan mereka dalam konflik tersebut.
Pasukan Haftar dengan dukungannya, Uni Emirat Arab, Mesir, Prancis dan Rusia. Sementara, Peemrintah Libya yang diakui Internasional dengan sekutu utamanya Turki.[Devi Lusianawati]
