Pristina, Gontornews – Perdana Menteri Kosovo, Ramush Haradinaj menegaskan, pihaknya menangkap enam pengikut gerakan Fathullah Gulen yang diduga bertanggung jawab terhadap kudeta di Turki pada tahun 2016 di Kosovo, Jumat (30/3).
Meski demikian, Ramush menolak anggapan Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Badan Intelejen Kosovo, yang menyebut proses deportasi keenam warga Turki tersebut tengah berjalan. Akibat pernyataan tersebut, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Intelejen Kosovo dibebastugaskan.
“Seluruh operasi mulai dari pencabutan izin tinggal, penahanan, deportasi hingga ekstradisi secara rahasia keenam warga Turki di Kosovo dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saya,” kata Ramush sebagaimana dilansir Reuters.
Sebelumnya, Pemerintah Turki melansir bahwa enam orang yang tertangkap di Kosovo merupakan tim perekrut jaringan Fathullah Gulen. Sejak kegagalan kudeta pada 2016, Turki telah bertindak tegas kepada para pengikut gerakan tersebut dengan penahanan, pemecatan hingga menangguhkan status pekerjaannya.
Bagi Uni Eropa, langkah yang dilakukan pemerintah Turki terhadap gerakan Gulen tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Akibat penangkapan tersebut, Kosovo merasa dilematis. Di satu sisi, Turki merupakan salah satu investor terbesar Kosovo tapi di sisi lain, ‘keinginan baik’ Kosovo mengganggu usaha negara yang merdeka pada tahun 2008 tersebut sebagai anggota Uni Eropa.
Terkait penangkapan ini, pimpinan redaksi surat kabar terbesar Kosovo, Koha Ditore, Agron Bajrami, mengkritik penangkapan tersebut dan menyebut pemimpin Kosovo harus mengundurkan diri sebagai bentuk minta maaf kepada warga.
“Satu-satunya cara untuk meminta maaf kepada warga adalah dengan pengunduran diri seluruh pemimpin Kosovo,” kata Bajrami.
Sementara itu, juru bicara parlemen Kosovo, Kadri Veseli, mengatakan bahwa insiden ini tidak akan terjadi kembali di masa mendatang. “(Pemecatan) itu adalah sebuah kesalahan,” kata Kadri.
Di lain pihak, Menteri Kehakiman Turki, Abdulhamit Gul mengatakan bahwa pemecatan kedua pejabat Kosovo merupakan masalah dalam negeri mereka dan Turki tidak akan ikut campur. Tetapi, Presiden Turki, Racep Tayyeb Erdogan mengatakan bahwa badan intelejen Turki dan intelejen Kosovo tengah berkoordinasi untuk mendeportasi enam warga Turki tersebut. [Mohamad Deny Irawan]