Jakarta, Gontornews — Mulai Kamis, 17 Oktober 2019, Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi membuka penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) sesuai amanat UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
“Jadi sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku mulai 17 Oktober dimulainya proses pendaftaran bagi para pelaku usaha di bidang makanan dan minuman (mamin) serta produk-produk yang terkait dengan mamin tersebut,” terang Menag Lukman Saifuddin dilansir dari laman kemenag.go.id. Jum’at (18/10).
Menag menjelaskan, bahwa selama lima tahun sejak 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024 itulah tenggang waktu bagi pelaku usaha makanan dan minuman untuk melakukan proses sertifikasi. Menurutnya, tiap pelaku usaha perlu mengetahui tahapan pengajuan sertifikasi halal yang saat ini menjadi kewenangan BPJPH.
“Seluruh tahapan proses sertifikasi ini dibagi dalam lima tahapan,” kata Menag.
Pertama, pelaku usaha mendaftarkan diri dengan melampirkan sejumlah persyaratan.
Kedua, BPJPH akan meneliti seluruh persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pelaku usaha ini.
“Lalu kemudian tahap berikutnya pelaku usaha akan menentukan lembaga pemeriksa halal (LPH) untuk memeriksa produk-produk yang dijual atau dimakan,” kata Menag.
Pada tahap keempat, LPH akan melakukan pemeriksaan barang-barang itu hasilnya nanti akan diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). yang akan memberikan fatwa kehalalan sebuah produk.
“Terakhir, pada tahapan yang kelima dari hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia kemudian oleh badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) barulah dikeluarkan sertifikasi halal,” jelas Menag.
