Puncak pandemi Covid-19 yang banyak diprediksikan akan terjadi dalam rentang Mei hingga Juli lalu, kini hanya sebatas angan-angan. Perhitungan statistik berdasar data-data yang telah dihimpun untuk memperkirakan puncak pandemi tersebut tidak mampu untuk diwujudkan. Hasil prediksi Badan Intelijen Negara (BIN) contohnya, yang dengan berani menyatakan perkiraan bahwa puncak dari pandemi ini akan terjadi akhir Juli, tentunya dengan catatan apabila negara ini mampu menerapkan langkah pencegahan dengan baik. Namun, seperti yang kita ketahui dalam era kebiasaan baru, langkah-langkah pencegahan yang dibalut dengan judul “protokol kesehatan” hanya menjadi hiasan berbagai pihak. Tidak satu dua perusahaan yang menerapkan protokol kesehatan katanya, namun tetap melanggar nyatanya. Jangankan perusahaan, warung kopi, tempat makan, café, dan tempat nongkrong lainnya masih banyak yang kedapatan tidak melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan. Sirkulasi udara masih buruk, kursi yang disusun tidak berjarak.
Kini, September yang bulan-bulan lalu banyak diprediksikan akan menjadi bulan yang ceria dengan pandemi yang kian hari kian menghilang, malah menjadi September kelabu dengan lonjakan kasus yang meningkat tajam. Bukan tanpa sebab, bangsa ini jugalah dalangnya. Mulai dari kebijakan pemerintah yang lamban dan jauh dari kata tegas, sistem kesehatan yang kurang memadai, masyarakat yang acuh tak acuh, hingga ada pula beberapa golongan yang bahkan tidak sepenuhnya yakin bahwa pandemi merupakan sesuatu yang nyata adanya.
Dilansir dari laman Instagram @pandemitalks bahwa menurut survei Dinas Kesehatan Kota Bogor, jika dipersentasekan hanya terdapat 15% dari keseluruhan jumlah warga Kota Bogor yang meyakini perihal adanya Covid-19, itu berarti 85% sisanya ragu-ragu atau bahkan benar-benar tidak percaya bahwa Covid-19 nyata adanya. Ironi ini merupakan salah satu dari jawaban tidak terkendalinya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Penggunaan masker yang hanya diterapkan ketika isu razia akan diberlakukan, tidak sering mencuci tangan, bahkan mungkin memang untuk beraktivitas keluar rumah menjadi ringan-ringan saja karena virus-virus tersebut tidak tampak wujudnya, boleh jadi menjadi variabel yang memalukan bagi masyarakat +62.
Beberapa pihak berbondong-bondong menyalahkan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi ini, tanpa mengkritik perilakunya sendiri. Memang, pemerintah tidak sepenuhnya benar, namun tindakan mereka yang dinilai lamban dan tidak tegas juga merupakan faktor besar penyebab lonjakan kasus Covid-19 yang kini akhirnya terjadi.
Februari lalu, sesaat sebelum Covid-19 sampai di Selandia Baru, pemerintah di sana telah mulai menerapkan rencana penanggulangan pandemi dengan sungguh-sungguh, mulai dari mempersiapkan rumah sakit dan fasilitas kesehatan, hingga dengan berani membentuk kebijakan pengendalian di area perbatasan (Backer et all, 2020). Meskipun mereka tahu bahwa negaranya merupakan negara terpencil yang terisolasi dari dunia, itu tidak menyurutkan keputusan pemerintah Selandia Baru untuk menutup perbatasan. Bandingkan dengan negara kita – Indonesia, yang malah ketika sedang marak-maraknya mengadakan diskon demi meningkatkan laju pariwisata negara walaupun di Wuhan sana peringatan mengenai Covid-19 ini telah banyak digamangkan.
Kemudian pada bulan Maret, ketika kasus positif Covid-19 Selandia Baru mulai mencapai puluhan, pemerintah dengan tegas memberlakukan kebijakan lockdown siaga 4 yang berarti sangat ketat, selama 5 minggu (Backer et all, 2020). Sedangkan di Indonesia, pemerintah hanya memberikan kebijakan PSBB selama 14 hari padahal korban positif Covid-19 telah mencapai lebih dari 1.300 kasus. Meskipun kebijakan PSBB ini berangsur-angsur diberlakukan, namun sikap tidak tegas dan ketertinggalan dalam mengambil keputusan ini yang mestinya dijadikan pelajaran. Memang, Selandia Baru merupakan negara maju sehingga resesi ekonomi mungkin mampu dihindari, namun tetap saja keberanian, ketanggapan, dan keseriusan pemerintah di sana yang patut diakui. Perekonomian masih bisa kita bangun, sedangkan nyawa masyarakat yang gugur tidak bisa kita kembalikan.
Indonesia sebagai negara berkembang dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi sudah sepatutnya mampu memosisikan diri untuk mencegah lonjakan kasus pandemi ini. Resesi ekonomi yang sudah menunggu bangsa ini, angka pengangguran yang terus menerus bertambah, UMKM yang daya belinya semakin jatuh, dan tindakan di rumah saja yang terlihat tidak membuahkan hasil, memang benar adanya. Meskipun demikian, apabila bisa membantu upaya pemerintah untuk diam di rumah, menerapkan protokol kesehatan dengan seharusnya, dan menghindari keramaian, akan sangat membantu. Satu langkah kecil yang kita buat, jika dilakukan secara bersama-sama, akan menjadi langkah yang besar. Pandemi ini bukan hanya menjadi masalah presiden, menteri kesehatan, atau walikota saja. Sudah saatnya masyarakat menyatukan pandangan, lawan Covid-19 yang nyata adanya. []
