Yangon, Gontornews — Junta Militer Myanmar, Senin (2/8/2021), menargetkan pemilihan umum multi partai pada Agustus 2023. Mereka juga bersiap untuk bekerjasama dengan utusan khusus yang ASEAN tunjuk.
Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Besar Min Aung Hlaing mengatakan militer akan mencabut status darurat pada Agustus 2023. “Kami akan menyelesaikan ketentuan darurat pada Agustus 2023,” kata Hlaing sebagaimana dilansir Channel News Asia.
“Saya berjanji untuk mengadakan pemilihan multipartai tanpa gagal,” imbuhnya.
Hlaing menyampaikan pidato ini enam bulan setelah melakukan kudeta terhadap petinggi partai Nation League of Democration, pengusung Aung San Suu Kyi. Dalam pidatonya tersebut, ia juga bersiap untuk bekerjasama dengan ASEAN dalam menyelenggarakan pemilih multi partai pada Agustus 2023 sebagaimana masukan dari kawasan.
“Myanmar siap bekerjasama dalam kerangka ASEAN termasuk berdialog dengan utusan khusus ASEAN di Myanmar,” ucapnya.
Tentara Myanmar telah merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil setelah partainya memenangkan pemilihan umum 2020. Militer menuduh penyelenggaraan pemilu tersebut saran akan penipuan. Komite pemilihan umum Myanmar menolak tuduhan tersebut.
PBB, Cina dan Amerika Serikat telah mengidentifikasi ASEAN sebagai perwakilan terbaik untuk memimpin upaya diplomatik demi memulihkan stabilitas di Myanmar. PBB bahkan mendesak ASEAN untuk mempercepat penunjukan utusan khusus dalam beberapa pekan mendatang.
Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam, Erywan Yusof, mengatakania berharap penunjukkan utusan khusus ASEAN selesai pada hari Senin. Brunei sendiri merupakan ketua ASEAN tahun ini.
“Tanpa utusan yang memimpin, (proses dialog akan) sangat sulit,” ucap Yusof mengomentari situasi Myanmar. [Mohamad Deny Irawan]
